Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.487 peraturan dalam 0,05 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 36 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PW36-2013 edit searchable.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD. 2013/No. 36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pawl 7 uvat (1) Peruturan Menteri Agmria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tabun 1999 tentung Inn Lokasi. Kepala Daerah perlu menetapkan nun cars tentang Pemberian Inn Lokosi: buhwa iota cam pembenan Izin lokasi sebaguimana dimaksud pada huruf si dt aton dimaksudkan untuk memberi kepastian proses pclaksanann pemberian /7Fri lokasi; &shwa berdasarkan pertimbangan sebogiumana dimaksud huruf a dan huruf h perlu menet/mini!, dengan Pcraturan Walikota ternang Tata Cara Pemberinn Izin Lokasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undimg-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Per-mann Pcmerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemenniah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tabun 2010; Peraturan Pernerinuth Numor 68 Tahun 2010; Keputusan Presider Nomor 97 tahun 1993; . Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepula Badan Pertanahan Nasional Nornor 2 tahun 1999; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Namur 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi yang berisi; Ketentuan Umum; ketentuan Peralihan; Janka Waktu Izin Lokasi; Tim Pembagian; Pengawasan; Jenis Formulird; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2013.
20

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 36 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Lubuklinggau

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAL 36 TH 2013.pdf

petunjuk-teknis-penyusunan-dan-penetapan-standar-pelayanan-minimal

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD.2013/NO.36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan danpelayanan masyarakat, dalam rangka mewujudkan Reformasi birokrasi maka perlu disusun Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Mininal pada Pemerintahan Kota Lubuklinggau. Sesuai Pasal 9 ayat (3) PP No.65 Tahun 2005, Pemerintah Daerah meyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target tahunan capaian Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Menteri.
UU No.7 Tahun 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.6 Tahun 2007; Permendagri No.79 Tahun 2007; Perda Kota Lubuklinggau No.1 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.2 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.3 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.4 Tahun 2008; Perda Kota Lubuklinggau No.5 Tahun 2008.
Dalam PERWALI ini diatur mengenai Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengorganisasian; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; dan Pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2013.
8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan di Kota Cimahi

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Perwal nomor 36 tahun 2013.PDF

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 36 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2013

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAKO 36 TH 2013.doc

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 36 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Kota Cirebon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL362013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Cirebon

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL352013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 35 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

NO. 35.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 32 Tahun 2013

TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI USAHA DAN/ATAU KAGIATAN DI KOTA BLITAR

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI LIMBAH B3.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Di Kota Banjar

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL NOMOR 32 TAHUN 201...n Di Kota Banjar.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 32 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tegal

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

5975_Perwal_32_Tahun_2013_Izin_Lingkungan.pdf

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ATAU UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP - ZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB ANALISIS

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2013/No. 32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, perlu penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, izin lingkungan, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, permohonan dan penerbitan izin lingkungan, pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
110 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2013.