Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.327 peraturan dalam 0,027 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupatu Sumenep No 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Perbup_Nomor_17_2023.pdf

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD Kabupaten Sumenep Tahun 2023 No 17; https://jdih.sumenepkab.go.id/download/perda/Perbup_Nomor_17_2023.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupatu Sumenep No 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di lingkungan RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, perlu melakukan langkahlangkah agar sumber daya yang dibutuhkan tersedia demi peningkatan pelayanan pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep; b. bahwa Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep belum mengatur terkait peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep sehingga perlu dilakukan perubahan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Badan Layanan Umu Daerah pada RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 ; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sumenep Nomor 57 Tahun 2020 sebagaima telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 52 Tahun 2021.
Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (Satu) BAB, yakni BAB XI A dan di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 57A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

PERBUP NO. 16 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat perlu mengutamakan efelrtilitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas di Kabupaten Konawe Selatan berjalan dengan tertib, lancar, efisien, efektif dan akuntabel perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Pada Badan layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (l"embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s038); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan l,embaran Negara Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 lentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502],, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ([.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peratura-n Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahwn 2O74 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan kmbaran Negara Nomor 6523);1 0. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036]r, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor rsTl; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2Ol9 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaal Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20O7 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 18. Peraturan Buapti Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol3 Nomor 29);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB IV PENDAPATAN, BIAYA DAN PEMBIAYAAN BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
34 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 16.pdf

rumah sakit

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2023/NO.884

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau

ABSTRAK:

bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya;
Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undapg Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Angganan Badan Layanan Umum; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, Serta Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud dan Tujuan; 3.Prinsip Tata Kelola; 4.Tata Kelola Korporasi; 5.Pejabat Pengelola; 6.Dewan Pengawas; 7.Organisasi Pelaksana; 8.Pengelolaan SDM; 9.Kerahasiaan Informasi Medis; dan 10.Hak dan Kewajiban Medis.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
68 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen

Abstrak

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Sragen 16_2023.pdf

pegawai non aparatur sipil negara - blud rsud

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2023/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong Kabupaten Sragen

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Sragen; bahwa guna peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat seiring dengan bertambahnya sarana dan prasarana Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong diperlukan tenaga medis, paramedis dan tenaga administrasi Non Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno Gemolong;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sragen Nomor 44 Tahun 2020; Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud danTujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Pengadaan Bab V Proses Pengadaan Bab VI Pengangkatan Bab VII Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas Bab VIII Penjenjangan Bab IX Nomor Identitas, Tanda Pengenal dan Pakaian Dinas Harian Bab X Kewajiban, Hak dan Larangan Bab X Sanksi Bab XI Kesejahteraan Pegawai Non ASN Bab XII Pengembangan Karier Bab XIII Pemberhentian Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan Bab XV Pembiayaan Bab XIX Ketentuan Penutu[

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
30 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PERBUP NO 16 TAHUN 2023 T...A UPTD PUSKESMAS.pdf

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2023 (16): 15 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sarna Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Tanjabtim No 6 Tahun 2019; Perbub Tanjabtim No 25 Tahun 2021.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang Tata Cara Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah PUsat Kesehatan Masyarakat terkait Ketentuan Umum, Pelaksanaan Kerjasama, Tahapan dan Dokumen Kerjasama, Perubahan Dokumen Kerjasama, Hasil Kerjasama, Penyelesaian Perselihan, Berakhirnya Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, serta Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Wewenang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat

Download file:

Perbup Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2023.pdf

PENGADAAN BARANG/JASA - BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2023 (16) : 13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No. 5 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sa.kit Umum Daerah. Pengadaan Barang/ Jasa BLUD meliputi: a. Barang; b. Pekerjaan Konstruksi; - c. Jasa Konsultansi; dan d. Jasa Lainnya. Hal pokok yang diatur yaitu prinsip dasar dan tujuan, pelaku pengadaan, metode pemilihan penyedia barang/jasa, dan penetapan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Wewenang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Patut Patuh Patju Kabupaten Lombok Barat
13 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Singkil Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Pinjaman Dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Abstrak

Badan Layanan Umum Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perbub Nomor 16 Tahun 2023.pdf

PENGELOLAAN PINJAMAN DAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2023/NO.693

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pinjaman Dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 92, dan Pasal 93 serta Pasal 94 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain berupa pinjaman jangka pendek atau pinjaman jangka panjang serta dapat melakukan investasi jangka pendek sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran dengan tata cara dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; - bahwa guna memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan dan/atau mekanisme pengajuan pinjaman dan investasi jangka pendek pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pedoman mengenai pengelolaan pinjaman dan investasi jangka pendek pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Dan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; eraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 22 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur 22 Pasal yang terdiri dari BAB I ketentuan Umum, BAB II Pinjaman, BAB III Investasi, BAB IV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
12

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

Abstrak

Badan Layanan Umum Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

PerBup KTT 16-2023.pdf

Investasi – BLUD – RSUD

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2023 (16)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Investasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; Permendagri No.79 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Ketentuan Umum, Investasi, Prosedur Investasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, dan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
5 hlm.

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah pada 33 (Tiga Puluh Tiga) Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

Perbup Kab. Ogan Komering... No16 Tahun 2023.pdf

badan layanan umum daerah-layanan kesehatan-tarif

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD.2023/NO.16, Peraturan Daerah Kab. Ogan Komering Ilir

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah pada 33 (Tiga Puluh Tiga) Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati No 563/KEP/DINKES/2022 tentang Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada 33 (Tiga Puluh Tiga) Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan berdasarkan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif Pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri No 19 Tahun 2002; Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir No 6 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah pada 33 (tiga puluh tiga) Puskesmas di Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Dinas yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyaraka t berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya. Diatur mengenai Ketentuan Umum; Kebijakan Tarif; Ruang Lingkup Penerapan Tarif; Jenis Pelayanan dan Tarif pada Puskesmas dan Jaringannnya; Tarif yang dijamin oleh Badan Penjamin; Pelayanan Kesehatan Pihak Ketiga; Wilayah Pemungutan Tarif; Pola Perhitungan Tarif; Cara Menghitung Besaran Tarif; Penetapan Tarif; Tata Cara Pembayaran; Peninjauan Tarif; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
11 hlm, lampiran 4 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta

Abstrak

Badan Layanan Umum Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Purwakarta 16 2023.pdf

PENGELOLAAN - PEGAWAI - NON - APARATUR - SIPIL - NEGARA - PADA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DINAS - PUSAT - KESEHATAN - MASYARAKAT - DAN - LABORATORIUM - KESEHATAN - KABUPATEN - PURWAKARTA

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD Kab. Purwakarta Tahun 2023 No. 16

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 dapat dipenuhi dengan Pengangkatan Pegawai BLUD Non ASN serta berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Purwakarta No. 7 Tahun 2013; Perda Kab. Purwakarta No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diuah dengan Perda Kab. Purwakarta No. 1 Tahun 2021; Perda Kab. Purwakarta No. 6 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purwakarta yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Pengelolaan Pegawai Non ASN, Pengadaan, Peraturan Kerja, Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kinerja, Pemberhentian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2023.
14 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT