pencalonan - pemilihan - pengangkatan - pelantikan - penyelesaian sengketa - kepala desa
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 243A,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Muna Barat;
Bahwa menunggu terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa maka dipandang perlu untuk membuat Peraturan Bupati Muna Barat tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Penyelesaiaan Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman dan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Serta Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Serentak; Pengawasan Pemilihan; Pengunduran Jadwal Pemilihan Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 137 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peningkatan Kesadaran Berbangsa bagi Siswa Sekolah Menengah Atas dan yang Sederajat di Kabupaten Purbalingga Menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional
ABSTRAK:
bahwa siswa Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat merupakan generasi muda yang perlu sejak dini diberikan pendidikan politik agar dapat menjadi pemilih yang cerdas, dan rasional; bahwa untuk melaksanakan pendidikan politik bagi siswa Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat diupayakan melalui pendidikan pemilih yang diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Menengah Atas dan yang sederajat yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kesadaran Berbangsa bagi Siswa Sekolah Menengah Atas dan yang Sederajat di Kabupaten Purbalingga Menjadi Pemilih yang Cerdas dan Rasional;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip, Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup dan Sasaran
Bab IV Kelembagaan
Bab V Pendanaan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2015.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 80 Tahun 2015
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Purbalingga No. 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Dearah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK PERATURAN
Standarisasi Indeks Biaya
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2015/No.80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 20 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan W akil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka terkait perlu penyesuaian tahapan/kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa dengan adanya perubahan tahapan/kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah, maka perlu mengubah Pedoman Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan dan Honorarium untuk Pemilu Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah Tahun 2015; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan Dan Honorarium Untuk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Un.dang-Un.dang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 6A; perubahan pada ketentuan lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2015.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2015 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, Pengadaan Dan Honorarium Untuk Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga diubah.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 78 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa Rencana Kebutuhan Biaya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan Standar yang ditetapkan Kepala Daerah; bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015, maka perlu menyusun Pedoman Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Peralatan, dan Honorarium untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/ Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standarisasi Satuan Harga Barang/ Jasa pada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 78 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Bentuk dan Dokumen Kelengkapan Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 54
Peraturan
Daerah Kabupaten
Tanah Laut
Nomor
4
Tahun 2015
tentang Pemilihan
Kepala
Desa
Serentak,
maka
perlu
menetapkan
Per'aturan Bupati
Tanah Laut
tentang
Ketentuan Bentuk
dan
Dokumen
Kelengkapan Pemilihan
Kepala Desa.
Dasar Hukum: Undang-Undang
Nomor 8 Tahun
1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun
2014; Peraturan Presiden Nomor 87
Tahun 2014; Peraturan Menteri
Dalam Negeri
Nomor
1 Tahun 2014; Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014; Peraturan
Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 4 Tahun
2015.
Peraturan
ini
mengatur
dan
memuat
bentuk
serta
dokumen
kelengkapan
pemilihan kepala
desa
dari
tahap
persiapan,
pencalonan,
pemungutan
suara
dan
penetapan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 77 Tahun 2015
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Tanah Laut No. 112 Tahun 2019 tentang Pengadaan Bahan, Jumlah, Bentuk Ukuran dan Warna Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Peralatan Lain Serta Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bahan, Jumlah, Bentuk, Ukuran, dan Warna Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Peralatan Lain Serta Distribusi Pemilihan Kepala Desa Serentak
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal34Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Bahan, Jumlah, Bentuk, Ukuran, Dan
Warna Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Peralatan Lain
Serta Distribusi Pemilihan Kepala Desa Serentak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun
2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun
2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun
2015.
Peraturan ini memuat tentang Bahan, Jumlah, Bentuk, Ukuran, Dan
Warna Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Peralatan Lain
Serta Distribusi Pemilihan Kepala Desa Serentak, meliputi Ketentuan Umum; Logistik Pemungutan Suara; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2015.
14 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
