Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 28 Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah
Dengue, maka perlu dibuat petunjuk
pelaksanaanya;
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut
diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Walikota
Semarang ten tang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun
2010 tentang Pengendalian Penyakit Demam
Berdarah Dengue;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950,Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999,Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007,Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, kewenangan walikota,tata cara, penetapan besarnya bantuan dan persyaratan mendapatkan bantuan biaya bila terjadi KLB DBD, pelaporan, sanksi administrasi dan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2012.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 5a Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Kota Tegal Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak atas jaminan
kesehatan sebagai tanggung jawab bersama Pemerintah
Kota Tegal dan masyarakat guna meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat miskin di Kota Tegal perlu
penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal
tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin Daerah Kota Tegal Tahun
2012;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2009; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Walikota Tegal Nomor 12 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran, kebijakan operasional, organisasi jamkesda, kepesertaan jamkesda, pelayanan kesehatan jamkesda, pendanaan jamkesda, pelaporan, penanganan keluhan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1E Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 3-E Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, telah dilaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Program Jaminan Persalinan (Jampersai); bahwa agar penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran perlu pengaturan pemanfaatan dana Jampersal dan Jamkesmas; bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan mengenai pedoman pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562!Menkes!Per/Xllj2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai pengaturan pemanfaatan dana Jamkesrnas dan Jampersal di Puskesmas diperlukan adanya pedoman pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 3-C Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 10 ayat (I) huruf b dan huruf d, penghapusan huruf c, perubahan pada Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Peraturan Walikota Nomor 3-E Tahun 2011 diubah
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 1a Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Praktik Dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penerbitan izin, pembinaan dan
pengawasan penyelenggaraan izin praktik dan izin kerja
tenaga kesehatan perlu mengatur izin praktik dan izin
kerja tenaga kesehatan di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal
tentang Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan di
Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1363/MENKES/SK/XII/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1392/MENKES/SK/XII/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
544/MENKES/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
1076/MENKES/SK/VII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/ Menkes/SK/
VIII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 867/MENKES/PER/VIII/2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/MENKES/PER/IX/2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk. 02.02/ MENKES/148/I/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/ MENKES /PER /X/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/MENKES/PER/X/2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup perizinan, izin praktik dokter dan dokter gigi, izin praktik dan izin kerja bidan, izin praktik perawat, izin kerja perawat gigi, izin praktik dan izin kerja apoteker, izin kerja tenaga teknis kefarmasian, izin praktik fisioterapis, izin kerja refraksionis optisien, izin praktik terapis wicara, izin kerja radiografer, izin praktik pengobat tradisional, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
48 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 49A Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup layak untuk meningkatkan
martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil
dan makmur; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap resiko
kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan
kesehatan, maka perlu adanya jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan, sasaran dan tata cara kepesertaan, organisasi JAMKESDA, pelayanan kesehatan JAMKESDA, jenis jaminan kesehatan daerah, pelayanan kesehatan yang dibatasi, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, tarif pelayanan, tata laksana pelayanan, penyelenggaraan JAMKESDA, pembiayaan JAMKESDA, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2012.
Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2012 dicabut.
17 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 440/06/2012 Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah Di Kota Sibolga
ABSTRAK:
Bahwa Program Jaminan Kesehatan Daerah bertujuan untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 , Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang /Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah] diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor · 59 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor O1 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 03 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 04 Tahun 2008.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, KEDUDUKAN DAN TUGAS, PELAYANAN, PROSEDUR PELAYANAN, PENGORGANISASIAN, EVALUASI, PENGORGANISASIAN, EVALUASI, PELAPORAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2012.
9 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1B Tahun 2012
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidup layak untuk meningkatkan
martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil
dan makmur; bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap resiko
kesehatan bagi masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan
kesehatan, maka perlu adanya jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan walikota tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 T ahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, asas, tujuan dan prinsip penyelenggaraan, sasaran dan tata cara kepesertaan, jenis jaminan kesehatan daerah, pelayanan kesehatan yang dibatasi, pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, tarif pelayanan, tata laksana pelayanan, penyelenggaraan JAMKESDA, pembiayaan JAMKESDA, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2010 dicabut.
15 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 11A Tahun 2012
PERWALI Kota Bekasi No. 34A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi
Mengubah
PERWALI Kota Bekasi No. 34A Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Diluar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 34A Tahun 2012
PERWALI Kota Bekasi No. 11A Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Diluar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Luar Peserta Jamkesmas Di RSUD Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2012.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 83 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tunjangan Resiko Pelayanan Kesehatan Bagi Petugas Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
