Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.350 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 184/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 18 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 18 Tahun 2014 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 233/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 85/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 233 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 250/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pengalokasian Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
2014 PMK 250.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 181/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat
Download file:
PMK Nomor 207 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Abstrak
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 183/PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
2014 PMK 241.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran dan Penggantian Dana Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
Download file:
PMK Nomor 24 Tahun 2014.pdf
PMK Nomor 24 Tahun 2014 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 234/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 80/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 234 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.07/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 231/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2014 tentang Perkiraan Alokasi Tambahan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 81 Tahun 2014.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.06/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara
Abstrak
APBN Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara
Mencabut
  1. PMK Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
Download file:
2014 PMK 50.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tata Cara Perhitungan, Pengakuan, dan Pembayaran Unfunded Past Service Liability Program Tabungan Hari Tua Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan/Polri yang Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero)
Abstrak
APBN Asuransi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 202 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan