Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.327 peraturan dalam 0,018 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai

Abstrak

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP BANGKEP NOMOR 19 TAHUN 2023.pdf

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2023/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai

ABSTRAK:

bahwa penyelenggaraan Kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya; bahwa Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagai rumah sakit pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan secara paripurna perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun standar pelayanan minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan; bahwa sebagai salah daerah yang belum memiliki kepala daerah defenitif, standar pelayanan minimal perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan belum tcrintegrasi secara rigid dengan dokumen perencanaan pcmbangunan daerah 2023-2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu ditetapkan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Pratama Bilabanggai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pedoman dan acuan batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada instansi pengguna dan masyarakat yang meliputi komponen SPM, indikator SPM, ketercapaian minimal, batas waktu pencapaian SPM dan uraian SPM.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
5 Halaman, Lampiran 34 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

perbup no 19 tahun 2023.pdf

blud, silpa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2023/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan

ABSTRAK:

bahwa s- dalam· . rangka meningkatkin·. dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, . sehingga : perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Surplus ); bahwa sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan sisa Iebih.perhiturigan anggaran ( surplus ) dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis;.' transparan, ct .• ' bertanggungjawab dan memperhatikan azas .kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; bahwa 'berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Surplus ) pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Zatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) danj atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 0. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 1.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor5165); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5942); 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6322); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5).
Materi pokok: KETENTUANUMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD, PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

perbup no 19 tahun 2023 Kab . Banjar.pdf

Badan Layanan Umum

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD/2023/NO.19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.

ABSTRAK:

Bahwa prinsip dan dasar penetapan tarif Badan Layanan Umum Daerah didasarkan pada kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat; Bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang menjadi salah satu perhitungan biaya riil untuk melaksanakan operasional pelayanan, maka jasa tarif pelayanan dan struktur komponen dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah perlu dilakukan penyesuaian; Bahwa perlu diatur kembali jasa tarif pelayanan dan struktur komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau unit pelaksanaan teknis Daerah pengelolaan sampah dan air limbah sebagai dasar dalam memberikan pelayanan persampahan dan air limbah serta pelayanan administrasi kepada masyarakat; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati anjar Nomor 74 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN DAN STRUKTUR KOMPONEN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH INTAN HIJAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2023.
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 56 TAHUN 2018
18 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

Abstrak

Badan Layanan Umum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU

Download file:

PerBup KTT 19-2023.pdf

Kerja Sama – BLUD – RSUD

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2023 (19)

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
UU No.34 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; PP No.23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012 PP No.28 Tahun 2018; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.79 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
5 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR

Download file:

PERBUP NOMOR 19 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 19

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR

ABSTRAK:

Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat ( 1 ) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sak.it Umum Daerah Alimuddin Umar; sehubungan adanya tidak kesesuaian Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu dilakukan perubahan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalag UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Kemenses No. 772/Menkes/SK/VI/2002; Perda Kabupaten Lampung Barat No. 8 tahun 2016; Perbup Lampung Barat No. 2 Tahun 2022; Perbup No. 38 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
5 hlmn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Abstrak

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

19 Perbup Jombang 19 Tahun 2023.pdf

pengadaan barang jasa

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 19/E; https://jdih.jombangkab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK:

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur megenai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa oleh BLUD. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; fleksibilitas; prinsip dan etika pengadaan barang dan jasa; jenis pengadaan barang dan jasa; penggunaan produksi dalam negeri; metode pemilihan penyedia dan jenjang nilai pengadaan barang dan jasa; pelaksanaan pengadaan barang/jasa; pengawasan pengadaan barang/jasa; ketentuan lain-lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2023.
jumlah 11 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Investasi Pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download file:

PERBUP NO. 18 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 98 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan lJmum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); SALINAN 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ter:tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 tentaag Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan l,ayanan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan [.embaran Negara Nomor 63221; 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor t57); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12131; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan l.ayanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III INVESTASI BAB IV PELAPORAN BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 18 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

2023pb5104018gianyar.pdf

PERATURAN-PELAKSANAAN-PERATURAN-DAERAH-NOMOR-9-TAHUN-2022-TENTANG-PENYELENGGARAAN-KABUPATEN-LAYAK-ANAK

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksAnakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 33 ayat (3), Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 9 Tahun 2022
KETENTUAN UMUM,SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK, PELAYANAN KESEHATAN RAMAH ANAK,RUMAH IBADAH RAMAH ANAK KECAMATAN LAYAK ANAK DAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK,MONITORING DAN EVALUASI,eraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.
-
-
17 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sadiki

Abstrak

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO 18 TAHUN 2023_compressed.pdf

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (HOSPITAL BYLAWS) UPTD RSUD DR. HI. ZAINAL UMAR SADIKI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD 2023 (541)

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sadiki

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban menyusun dan melaksanakan Peratunm Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws).`
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No 38 Tahun 2000, UU No 11 Tahun 2007, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015, UU No 30 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019, PP No 47 Tahun 2021, PP No 5 Tahun 2021, Perpres No 77 Tahun 2015, Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011, Permenkes No 14 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Perbup No 12 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws) UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sadiki termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, identitas rumah sakit, peraturan internal UPTD RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sadiki, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
Terdiri dari 56 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 18 Tahun 2023

Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 8 Tahun 2023.pdf

Badan Layanan Umum - Kesehatan - Standar/Pedoman

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2023 Nomor 18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis.
UU No. 33 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018.
Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Maria Walanda Maramis

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT