Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.566 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 1 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
PERPRES No. 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Mengubah

PERPRES No. 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Download file:

PERPRES NO 1 TH 2008.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Download file:

PERPRES NO 112 TH 2007.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 89 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERPRES NO 89 TH 2007.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 5 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Kebijakan Energi Nasional

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

PERPRES No.5 TH 2006.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 19 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembiayaan Sekunder Perumahan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
PERPRES No. 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan
PERPRES No. 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan

Download file:

PERPRES NO 19 TH 2005.pdf

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 16 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah Transmigrasi, Daerah Tertinggal

Download file:

Keppres Nomor 16 Tahun 2024.pdf

Rencana Aksi Nasional - Pembangunan - Daerah Tertinggal

2024

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 16, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024.
Dasar hukum Keppres ini adalah PP Nomor 78 Tahun 2014; Perpres Nomor 22 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; dan Perpres Nomor 105 Tahun 2021.
Keppres ini menetapkan mengenai Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RAN-PPDT Tahun 2024. RAN-PPDT Tahun 2024 merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Instansi Pusat Tahun 2024 terkait percepatan pembangunan daerah tertinggal. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan menteri atau kepala lembaga Instansi Pusat dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2024.
Pendanaan penyelenggaraan RAN-PPDT Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Lampiran file: 183 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 183)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia

Abstrak

Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download file:

Keppres Nomor 13 Tahun 2022.pdf

PAHLAWAN NASIONAL - GAMBAR UTAMA - RUPIAH KERTAS - NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

2022

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 13, jdih.setneg.go.id: 5 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Gambar Pahlawan Nasional Sebagai Gambar Utama pada Bagian Depan Rupiah Kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia

ABSTRAK:

Sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada pahlawan nasional, perlu mencantumkan gambar pahlawan yang telah ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 7 Tahun 2011; Keppres Nomor 175 Tahun 1960; Keppres Nomor 590 Tahun 1961; Keppres Nomor 244 Tahun 1963; Keppres Nomor 107 Tahun 1964; Keppres Nomor 077/TK/1993 Tahun 1993; Keppres Nomor 113/TK/Tahun 2011; Keppres Nomor 83/TK/Tahun 2012; dan Keppres Nomor 84/TK/Tahun 2012.
Keppres ini mengatur mengenai penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk delapan pahlawan nasional. Penggunaan gambar dan nama pahlawan nasional sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah kertas Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut telah mendapat persetujuan dari ahli waris masing-masing pahlawan nasional.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2022.
Lampiran: 4 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Hari Penegakan Kedaulatan Negara

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Keppres Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Hari - Penegakan - Kedaulatan Negara

2022

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 2, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara

ABSTRAK:

Dalam rangka menanamkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa guna memperkuat kepribadian dan harga diri bangsa yang pantang menyerah, patriotik, rela berkorban, berjiwa nasional, dan berwawasan kebangsaan, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional, perlu menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keppres ini menetapkan tanggal 1 Maret sebagai hari penegakan kedaulatan negara dan bukan merupakan hari libur.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 20 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan

Dicabut dengan

KEPPRES No. 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Download file:

Keppres Nomor 20 Tahun 2018.PDF

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 10 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Program Penyusunan Peraturan Presiden

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kebijakan Pemerintah

Download file:

Keppres Nomor 10 Tahun 2018.pdf

First
Previous
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2008.