PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 9.245 peraturan dalam 0,057 detik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PAN & RB No. 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
Mencabut
  1. KepmenPAN Nomor 54/KEP/M.PAN/7/2003
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional
    Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Mencabut
  1. KepmenPAN Nomor 67/KEP/M.PAN/7/2003
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012
Arsip
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PANRB No. 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PAN & RB No. 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. KepmenPAN Nomor 25/KEP/M.PAN/4/2002
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Mencabut
  1. Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PANRB No. 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Mencabut
  1. Permen PAN & RB No. PER/20/M.PAN/4/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Permen PAN & RB No. PER/21/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan