Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.428 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pelayanan Informasi Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Informasi Publik

Download file:

Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2013.pdf

Lampiran Peraturan KY Nomor 5 Tahun 2013.pdf

layanan informasi publik - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 5, BN 2013 (1115): 6 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Pelayanan Informasi Publik

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan kewajiban Komisi Yudisial sebagai Badan Publik untuk memberikan akses informasi kepada publik, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Pelayanan Informasi Publik.
Dasar hukum peraturan ini UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B; UU Nomor 22 Tahun 2004; UU Nomor 14 Tahun 2008; dan UU Nomor 25 Tahun 2009.
Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Komisi Yudisial yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2013.
Lampiran file: 6 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 6; lampiran hlm 7 sd 10)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Kode Etik

Download file:

Peraturan KY Nomor 4 Tahun 2013.pdf

tata cara - laporan masyarakat

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 4, BN 2013 (330): 41 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004.
Laporan adalah pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor kepada Komisi Yudisial yang berisi dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman perilaku Hakim

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2013.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penanganan Laporan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 41 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 41)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Grand Design Peningkatan Kapasitas Hakim

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan KY Nomor 3 Tahun 2013.pdf

Lampiran Peraturan KY Nomor 3 tahun 2013.pdf

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2013.pdf

perubahan peraturan - calon hakim agung - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, BN 2013 (329): 5 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Perubahan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung tidak sesuai lagi dalam penyelenggaraan seleksi calon hakim agung.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24A dan 24B; UU Nomor 14 tahun 1985; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 22 Tahun 2004; Perpres Nomor 68 Tahun 2011; Kepres Nomor 130/P Tahun 2010; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011.
Ketentuan dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Agung diubah.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2013.
Lampiran file: 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial

Diubah dengan

Permensos No. 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2013 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

Mencabut

Peraturan Menteri Sosial Nomor 30A/HUK/2012 tentang Kelas dan Nilai Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

Download file:

PERMENSOS 25 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Mencabut

Permensos No. 3 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

Download file:

PERMENSOS 24 TAHUN 2014.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemberdayaan Karang Taruna

Abstrak

Pemuda dan Olah Raga Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 4 Tahun 2021 tentang Undian Gratis Berhadiah
Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna

Mengubah

Permensos No. 77/HUK/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna

Download file:

Permensos 23 tahun 2013.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah ke Daerah Asal

Abstrak

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 30 Tahun 2017 tentang Pemulangan Warga Negara Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal

Download file:

PERMENSOS 22 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengasuhan anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 1 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Download file:

PERMENSOS 21 TAHUN 2013.pdf

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pelimpahan Kewenangan Dekonsentrasi dan Penugasan Tugas Pembantuan ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permensos No. 20 Tahun 2014 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2015

Mencabut

Permensos No. 27 Tahun 2012 tentang Rencana Program, Kegiatan, Anggaran, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Sosial Tahun 2013

Download file:

PERMENSOS 20 TAHUN 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013.