Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.428 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perma No. 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum

Download file:

Perma Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pencucian Uang Standar/Pedoman

Download file:

Perma Nomor 1 Tahun 2013.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

pmk nomor 3 tahun 2013.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Dewan Etik Hakim Konstitusi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kode Etik

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Download file:

pmk nomor 2 tahun 2013.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Mencabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nornor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Download file:

pmk nomor 1 tahun 2013.pdf

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 10 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan KY No. 3 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

Download file:

Peraturan KY Nomor 10 Tahun 2013.pdf

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 10, BN 2012 (1513): 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Pengganti UNdang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013.
Uji kelayakan dan kepatutan adalah rangkaian kegiatan untuk menilai kualitas dan kepribadian calon hakim konstitusi.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 9 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Peraturan KY Nomor 9 Tahun 2013.pdf

uji kelayakan dan kepatuhan - calon hakim konstitusi - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 9, BN 2013 (1512): 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18B dan Pasal 18C ayat (5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial tentang Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 22 ayat (1); UU Nomor 24 Tahun 2003; dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013.
Panel Ahli Calon Hakim Konstitusi selanjutnya disebut Panel Ahli adalah perangkat yang dibentuk oleh Komisi Yudisial untuk menguji kelayakan dan kepatutan calon hakim konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan/atau Presiden.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2013.
Lampiran file: 8 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 8)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Advokasi Hakim

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Peraturan KY Nomor 8 Tahun 2013.pdf

advokasi hakim - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 8, BN 2013 (1530): 9 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Advokasi Hakim

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial perlu menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang advokasi hakim.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B dan UU Nomor 22 Tahun 2004.
Advokasi hakim adalah kegiatan dalam rangka mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluruhan martabat hakim.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2013.
Lampiran file: 9 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 9)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan KY Nomor 7 Tahun 2013.pdf

susunan organisasi - pembidangan kerja - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 7, BN 2013 (1365: 11 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Susunan Organisasi dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial

ABSTRAK:

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2011 tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Yudisial.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24A ayat (3); UU Nomor 22 tahun 2004; dan Keputusan Komisi Yudisial Nomor 16/KEP/P.KY/06/2013.
Dalam menjalankan tugasnya Pimpinan dan Anggota dibantu oleh kelompok Tenaga Ahli dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2013.
Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia dan Peraturan Nomor 2 tahun 2011 Tentang Wewenang dan Tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Bidang Komisi Yudisial Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 11 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 11)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2013.pdf

Lampiran Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2013.pdf

pedoman - kelayakan calon hakim agung - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 6, BN 2013 (1191): 3 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka perlu menyusun Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B; UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011.
Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung ini merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan Calon Hakim Agung.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2013.
Lampiran file: 3 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 28)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2013.