Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 17.572 peraturan dalam 0,021 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 71 Tahun 1950

Pemberhentian Prof.Dr. M. Radsmadari Jabatannya Sebagai Presiden Universiteit Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 1950

Pemberhentian Dengan Hormat Dan Mengeluarkan Dari Dinas Tentara Terhadap Kolonel Subiyantoro

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 63 Tahun 1950

Pemberhentian Dengan Hormat Dan Mengeluarkan Dari Dinas Tentara Terhadap Kolonel Ismail Lengah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 47 Tahun 1950

Pembentukan Komisi Untuk Meninjau Soal Pegawai Negeri Berasal Dari Irian Yang Sekarang Berada Di Negara Indonesia Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres No.47 Tahun 1950.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres Nomor 7 Tahun 2022.pdf

Kendaraan - Bermotor Listrik - Baterai - Dinas Operasional - Kendaraan Perorangan - Dinas Instansi - Pemerintah Pusat - Pemerintahan Daerah

2022

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, jdih.setneg.go.id: 15 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, ditetapkan Inpres ini.
Inpres ini ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju; Sekretaris Kabinet; Kepala Staf Kepresidenan; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; para Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian; para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara; para Gubernur; dan para Bupati/Wali Kota.
Inpres ini berisi langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah menggantikan kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah saat ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui skema pembelian, sewa, dan/atau konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pendanaan untuk percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electic vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran: 15 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 12 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Gerakan Nasional Revolusi Mental

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kepegawaian, Aparatur Negara Kesehatan Pariwisata dan Kebudayaan Pendidikan Perekonomian Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres Nomor 12 Tahun 2016.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Percepatan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Kementerian/Lembaga

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

INPRES NO 3 TH 2003.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2002

• Berlaku mulai 22 tahun yang lalu

Pengkoordinasian Perencanaan Umum dan Pelaksanaan Operasional Kegiatan Intelejen Seluruh Instansi untuk Penyelenggaraan Tugas Masing-Masing

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

Download file:

Inpres0052002.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

inpres0071999.pdf

akuntabilitas

1999

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 7, https://jdih.setkab.go.id :8

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi;
Dasar Hukum Inpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR XI/MPR/1998; Keppres Nomor 31 Tahun 1983; Keppres Nomor 100 Tahun 1998; Keppres Nomor 8 Tahun 1999;
Inpres ini berisi tentang melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi;

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 1999.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .