Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan amanah
kepemimpinan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat, Pasal 4 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah
selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah; bahwa bcrdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, menyebutkan bahwa Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah
dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya kecuali
atas pcrintah Kepala Daerah disetorkan sebagian atau
scluruhnva ke Rekening Kas Umum Daerah dengan
mempertimbangkan likuiditas dan rencana pengeluaran
Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri
Dalam Ncgeri Nomor 79 Tahun 2018 tenlang Badan
Layanan Umum Daerah menyebutkan bahwa pengelolaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Urnum
Daeruh diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan BLUD dan Pengelolaan Silpa BLUD
Bab III Tata Cara Pengelolaan Silpa BLUD
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2023
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PESAWARAN KABUPATEN PESAWARAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kabupaten Pesawaran
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa
yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan
yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk
mendukung kelancaran pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pesawaran Kabupaten
Pesawaran yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah,
perlu ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa;
sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan
Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Pesawaran Kabupaten Pesawaran;
Dasar Hukum ini adalah UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 25 Tahun 2009; UU NO 33 Tahun 2007; UU NO 36 Tahun 2009; UU NO 44 Tahun 2009; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 23 Tahun 2005; PP NO 12 Tahun 2019; PERPRES NO 16 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO 13 Tahun 2006; PEMENDAGRI NO 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018; PERBUP NO 72 Tahun 2017; Surat Keputusan Bupati Pesawaran Nomor: 411/IV.01/HK/2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah pesawaran kabupaten pesawaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Lampiran File: 7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2023
PERBUP Kab. Banyumas No. 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan Dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33
ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 telah ditetapkan Peraturan
Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan
Dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri
Sipil Pada Badan Layanan Umum Daerah; bahwa dengan tidak dialokasikan anggaran dari
Bantuan Operasional Kesehatan untuk membiayai
tenaga kontrak pendukung kegiatan pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Banyumas maupun pada
Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dengan
mempertimbangkan kebutuhan pegawai pada
Puskesmas tertentu maka pada tahun anggaran
2023 Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran bantuan operasional
untuk membiayai tenaga kontrak yang
pengadaannya berasal dari anggaran Bantuan
Operasional Kesehatan; bahwa tenaga kontrak sebagaimana dimaksud
pada huruf b perlu diatur mengenai pengangkatan,
penempatan, masa kerja, hak dan kewajiban dan
pemberhentiannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pengadaan, Pengangkatan, Pengelolaan dan
Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
pada Badan Layanan Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2022; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13, penyisipan Pasal 20A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2016 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2023
Badan Layanan UmumDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Karawang No. 32 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kelas C Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Jatisari Kabupaten Karawang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan barang persediaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga mendukung kinerja pemerintahan yang lebih baik.
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1, BD 2023 (1)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Akhmad Berahim
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Permendagri No. 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, yang mengatur bahwa penetapan tarif layanan pada BLUD dilakukan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.34 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, Permendagri No.79 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tarif layanan kesehatan pada BLUD RSUD Akhmad Berahim, yang meliputi: Ketentuan Umum, Tarif Layanan, Penetapan dan Kebijakan Tarif Layanan Kesehatan, Jenis Pelayanan Kesehatan, Pembayaran Tarif Layanan, dan Pengelolaan Pendapatan BLUD RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
43 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 18B Tahun 2022
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASUARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORUM KESEHATAN DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18B, BD.2022/NO.18B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan merupakan salah satu bidang Pemerintahan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat dan kinerja serta kualitas sumber daya manusia badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah perlu didukung remunerasi berbasis kinerja;
c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pemberian remunerasi pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu mengatur remunerasi badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Remunerasi; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 18A Tahun 2022
PERBUP Kab. Batang No. 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18A Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18A, BD.2022/NO.18A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, urusan kesehatan meru pakan salah satu bidang Pemerintahan Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayahnya;
b. bahwa unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dan memberikan pelayanan yang bermutu serta dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan unit pelaksana teknis daerah pusat kesehatan masyarakat dan unit pelaksana teknis daerah laboratorium kesehatan daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur tarif layanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Peraturant tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Subjek dan Objek Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas dan BLUD UPTD Labkesda; Tarif; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2022.
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 8A Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. dalam rangka memberikan kepastian dalam
pemanfaatan penerimaan pendapatan pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat, maka Peraturan Bupati
Lombok Utara Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tarif
layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat
Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Pola
Pengelolaaa Badal Layanan Umum Daerah perlu
diubah;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati lombok
Utara Nomor 29 Tahun 2027 tentang Tarif L^ayanan
Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Badan
Layanan Umum Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 200
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9
3. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2Ol4
Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IV A, berbunyi
sebagai berikut:
(1) Pendapatan yang diterima oleh UPTD BLUD Puskesmas dimanfaatkan
seluruhnya untuk:
a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
(2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap UPTD BLUD Puskesmas
ditetapkan sekurang-kurangnya 4U/" (empat puluh persen) dari
penerimaan pendapatan.
(3) Alokasi untuk pembay€rran dukungan biaya operasional pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (f) huruf b ditetapkan
sebesar selisih dari besar pendapatan dikurangi dengan besar alokasi
untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2022.
PERATURAN
BUPATI LOMBOK UTARA NOMOR 29 TAHUN 2021 TENTANG
TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
