Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 885 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaksanaan Advokasi Di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Permen ESDM No. 9 Tahun 2021.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelayanan Advokasi Hukum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mencabut

Permen PUPR No. 06/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Download file:

PermenPUPR_24_2021.pdf

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pelayanan Advokasi Hukum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen PUPR No. 24 Tahun 2021 tentang Pelayanan Advokasi Hukum

Mencabut

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 600/PRT/M/2005 tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum

Download file:

PermenPUPR06-2016.zip

Permen PUPR Nomor 6 Tahun 2016.pdf

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2022

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tata Cara Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

Permenkes Nomor 33 Tahun 2022.pdf

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Perlindungan Konsumen

Download file:

Peraturan Kepala BPOM Nomor 21 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/02/2022 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Permen BUMN No. PER-01/MBU/04/2016 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download file:

PER-2-MBU-02-2022.pdf

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/04/2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

Permen BUMN No. PER-2/MBU/02/2022 Tahun 2022 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Download file:

Permen BUMN Nomor 1 Tahun 2016.pdf

a. rekap/data surat masuk; b.' rekap/data surat keluar; c. rekap/data daftar disposisi pimpinan; . d. mencetak lembar disposisi; e. untuk kepentingan arsip, mencetak setiap Naskah Dinas untuk ditandatangani pejabat 11. Pengamanan-meliputi: a. pencadangan/ backup; b. pemulihan/ recovery; dan c. jaringan.

2016

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-01/MBU/04/2016, BN.2016/No.838, jdih.bumn.go.id : 17 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

ahwa untuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban dalam penanganan Bantuan Hukum di luar pengadilan maupun dalam perkara atau sengketa di muka pengadilan yang menyangkut Menteri/Mantan Menteri, Mantan Wakil Menteri, pejabat, pegawai, pensiunan, dan mantan pegawai serta unit di Kementerian Badan Usaha Milik Negara, maka diperlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas layanan Bantuan Hukum, sehingga dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305); 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 4. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 76); 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/07/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1379);
Mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Runag Lingkup; Penanganan Bantuan Hukum Yang Mengarah Pada Proses Pengadilan; Penanganan Bantuan Hukum Yang Sedang Dalam Proses Badan Peradilan; Pelaksanaan Bantuan Hukum Setelah Adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap; Koordinasi, Kerja Sama; Pembinaan dan Pembiayaan Bantuan Hukum; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2016.
17 halaman

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2017.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015

Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Standar/Pedoman Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

PERJA-006 Tahun 2015.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-001/A/JA/01/2012

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan Penamaan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung menjadi Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri menjadi Kejaksaan Negeri Ngasem dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun menjadi Kejaksaan Negeri Mejayan dalam Daerah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.