Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.293 peraturan dalam 0,011 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 19 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_19 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 13 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_13 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Perdagangan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Chile
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_07 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 6 Tahun 1993
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Cuba Mengenai Kerjasama Ekonomi Dan Perdagangan
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keputusan_Presiden_no_06 TH 1993.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1992
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Agreement Between The Government of The Republik of Indonesia and The Governmen of The Kingdom of Sweden on The Promotion and Protection of Investments, Beserta Protol-nya
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres No 68 TH 1992.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 62 Tahun 1992
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1992
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Tunisia Mengenai Kerjasama Ekonomi, Teknik Dan Ilmu Pengetahuan
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 59 Tahun 1992
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Plant Protection Agreement For (South East) Asia And Pacific Region, Amendments Relating To Mandatory Contributions By Contracting Governments
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 58 Tahun 1992
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Plant Protection Agreement For The South East Asia And Pacific Region
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 53 Tahun 1992
• Berlaku mulai 31 tahun yang lalu
Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Hungary For The Promotion And Protection Of Investment
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres Nomor 53 Tahun 1992.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan