Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.937 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Sewa Saluran Siaran Pada Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Download file:
Kemen Kominfo Nomor 18 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Abstrak
Pers, Pos, dan Periklanan Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran
  2. Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Diubah dengan
  1. Permenkominfo No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Penetapan Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing
Download file:
Kemen Kominfo Nomor 17 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Balai Uji Negara Asing
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi Nomor 242/DIRJEN/2006 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Balai Uji Asing di Lingkup ASEAN
Download file:
Kemen Kominfo Nomor 16 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Persyaratan Teknis Perangkat Telekomunikasi Dense-Wavelength Digital Multiplexer
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Download file:
Kemen Kominfo Nomor 14 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Klasifikasi Arsip Kementerian Komunikasi dan Informatika
Abstrak
Arsip Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Mencabut
  1. Permenkominfo No. 3/PER/M.KOMINFO/1/2009 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Arsip Departemen Komunikasi dan Informatika
Download file:
Kemen Kominfo Nomor 13 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 72/KEP/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pedoman Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
Download file:
Permen Kominfo Nomor 12 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Abstrak
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkominfo No. 18 Tahun 2018 tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 38/KEP/M.KOMINFO/2/2006 tentang Pedoman Akuntansi Barang Milik Negara di lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika
Download file:
Kemen Kominfo Nomor 2 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 233 Tahun 2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permen PAN & RB No. 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
Download file:
PERMENPAN NOMOR 233 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012
Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permen PAN & RB No. 233 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 197 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Jabatan yang Dikecualikan dalam Penundaan Sementara Penerimaan CPNS
Download file:
PERMENPAN NOMOR 197 TAHUN 2012.pdf
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah
Abstrak
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Download file:
PERMENPAN NOMOR 83 TAHUN 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan