Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Walikota Salatoga Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti penataan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mengajukan permohonan rekomendasi pembentukan unit pelaksana teknis daerah jaminan kesehatan masyarakat kepada Gubernur. Bahwa sesuai Surat Gubernur Jawa Tengah tertanggal 27 Desember 2017 No 061/19569 hal Hasil Konsultasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemerintah Kota Salatiga, maka pembentukan unit pelaksana teknis daerah dan selanjutnya penyelenggaraan jaminan kesehatan masyarakat diintegrasikan ke bidang/seksi pada Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, Peraturan Walikota Salatiga No.59 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, dipandang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pencabutan.
UU No.17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No.12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Perda Kota Salatiga No.9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Peraturan Walikota Salatiga No.42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas.
Peraturan Walikota Salatiga No.28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.
Peraturan Walikota Salatiga No.29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Walikota Salatiga No.59 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
Peraturan Walikota Salatiga No.59 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 14A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumas Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang bermutu dan berkualitas, diperlukan pedoman bagi seluruh pelaksana layanan kesehatan di RSUD K.R.M.T wongsonegoro Kota Semarang; bahwa untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat agar lebih bermutu dan berkualitas, maka perlu meninjau kembali dan merevisi Perwal Semarang No 37A Tahun 2013 tentang Peraturan Internal RS (Hospital By Laws) RSUD Kota Semarang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Perwal Semarang tentang Peraturan Internal RS (Hospital By Laws) RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU no 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 23 Tahun 2005; PP No 58 Tahun2 005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Permenkes No 147/MENKES/PER/2010; Permenkes No 755/MENKES/PER/IV/2011; Permenkes No 56 Tahun 2014; kepmenkes No 228/MENKES/SK/III/2022; Kepmenkes No 772/MENKES/SK?VI/2002; Kepmenkes No 129/MENKES/SK/II/2008; Perwal Semarang No 52 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prinsip dan tujuan peraturan internal rumah sakit;peraturan internal korporasi, peraturan internal staf medis, peraturan internal staf keperawatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 37A Tahun 2013 dicabut.
45 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1-F Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
Bahwa agar penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dapat efektif, efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi dan komite medik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Surakarta tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai struktur kepengurusan dalam sebuah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 1-E Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta dan pemantapan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah khususnya dalam pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Nomor 2-C Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/ atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007.
Peraturan Walikota ini memuat mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa beserta dengan metode yang dapat dilakukannya.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2-C Tahun 2014
13 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1D Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Pendapatan Pada Puskesmas Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Puskesmas Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan praktik bisnis yang sehat dan transparan agarberjalan secara efektif maka diperlukan pengelolaan pendapatan Puskesmas Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Pendapatan pada Puskesmas Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Anggaran BLUD
Bab IV Alokasi Belanja
Bab V Surplus dan Defisit
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 21-A Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Orang Tidak Mampu
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak mendapatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya, salah satunya dengan adanya jaminan kesehatan; bahwa selain penduduk miskin yang telah terdaftar dalam data penduduk miskin kota Surakarta, terdapat penduduk Kota Surakarta yang tidak mampu membiayai j aminan kesehatan, sehingga membutuhkan intervensi Pemerintah Kota Surakarta untuk memberikan jaminan kesehatan; bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Daerah diperkenankan menganggarkan belanja langsung penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Kesehatan Daerah Bagi Orang Tidak Mampu.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013.
Peraturan Walikota ini memuat tentang ruang lingkup, kepesertaan beserta dengan iuran yang dibayarkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 3a Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI BAGI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TAHUN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 17a Tahun 2017
rumah sakit umum daerah kota tidore kepulauan-pembentukan organisasi dan tata kerja
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19.a, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2017 NOMOR 415 .a
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan;
Dasar hukum Peraturan Walikota ini yaitu UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Tidore Kepulauan No. 8 Tahun 2016; Perwali Tidore Kepulauan No. 35 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan menetapkan batasan istilah yang diatur dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Eselonisasi, Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Uraian Tugas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
6 Halaman, Lampiran: 29 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 1335 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
