Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.312 peraturan dalam 0,014 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 133 Tahun 1953

• Berlaku mulai 71 tahun yang lalu

Pembebasan Bea Masuk Kiriman Hadiah

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Keppres No. 133 Tahun 1953.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 219 Tahun 1952

Pengangkatan Ketua Pengganti Majelis Pertimbangan Pajak

Abstrak

Perpajakan

Download file:

Keppres No. 219 Tahun 1952.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 199 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Pensiun/Pengangkatan Anggota Panitia Perubahan Sistem Pajak

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perpajakan

Download file:

Keppres No.199 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 130 Tahun 1951

Hadiah Uang Dan Bebas Pajak Kepada Drs. A. Oudt

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan

Download file:

Kepres No.130 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 92 Tahun 1951

Pembentukan Suatu Panitia Perubahan Sistem Pajak, Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perpajakan

Download file:

Kepres No.92 Tahun 1951.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1951

Penempatan D.P. Tuyn Sebagai Kepala Kantor Akuntan Pajak Di Negeri Belanda

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Perpajakan

Download file:

Kepres No.6 Tahun 1951.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Perpajakan Kebijakan Pemerintah

Download file:

Inpres Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Percepatan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum dan Penyimpangan Pajak

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Perpajakan

Download file:

Inpres 1 Tahun 2011.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Keringanan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Membangun Hotel di Daerah Tujuan Wisata

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Perpajakan

Download file:

Inpres Nomor 3 Tahun 1983.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download file:

PERDA NO.1 TAHUN 2024.pdf

paJAK daerah dan retribusi daerah

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, untuk seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP NO> 34 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023
Dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBBKB; e. Pajak Rokok; f. PBB-P2; g. BPHTB; h. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; i. Pajak Reklame; dan j. PAT. Jenis Pajak yang tidak dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas: a. pajak air permukaan; b. opsen pajak mineral bukan logam dan batuan; c. pajak mineral bukan logam dan batuan; d. pajak sarang burung walet; e. opsen PKB; dan f. opsen BBNKB. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas: a. PKB; b. BBNKB; c. PAB; d. PBB-P2; e. Pajak Reklame; dan f. PAT. Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. PBBKB; b. Pajak Rokok; c. BPHTB; dan d. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
81 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 1953.

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.