Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluasnya untuk terpenuhi haknya yakni hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan untuk mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan anak melalui pengarusutamaan hak anak, pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 4 Tahun 1979, UU Nomor 23 Tahun 2002, UU Nomor 23 Tahun 2004, UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 23 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011, Perda Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dan tujuan, ruang lingkup dan sasaran, pelaksanaan, kelembagaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD NOMOR 1 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENINGKATAN KOMPETENSI PEREMPUAN PEKERJA RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
bahwa pekerja rumah tangga merupakan kelompok rentan yang perlu dikembangkan kompetensi dan dilindungi hak-haknya dalam melaksanakan pekerjaan, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Peningkatan Kompetensi Perempuan Pekerja Rumah Tangga;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak; Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan Kelompok Rentan;
KETENTUAN UMUM ; MAKSUD DAN TUJUAN ; MAKSUD DAN TUJUAN ; KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; KOMPETENSI PEKERJA RUMAH TANGGA DAN KURIKULUM; PENYELENGGARAAN PELATIHAN; KOORDINASI DAN KELEMBAGAAN; MONITORING DAN EVALUASI ; PEMBIAYAAN; PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
13 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu disusun suatu Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementatif serta terukur pada setiap triwulannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Agam tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Kabupaten Agam Tahun 2018;
UU Nomor 12 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 8 Tahun 2008; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Permendagri Nomor 15 Tahun 2008; Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014; Permendagri Nomor 33 Tahun 2017; Perda Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang rencana aksi daerah pengarusutamaan gender Kabupaten Agam Tahun 2018 yang memuat ketentuan umum; kedudukan; maksud, tujuan dan ruang lingkup; sistematika; pemantauan dan evaluasi; serta ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 99 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERBAIKAN GIZI
DAN PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 8
ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 33 ayat (2),
Pasal 37 ayat (4), Pasal 43 ayat (5), dan Pasal 44 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif,
perlu petunjuk pelaksanaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air
Susu Ibu Eksklusif;
Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001/MENKES/
PER/II/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan
Perorangan;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 tahun 2012 tentang
Bahan Tambahan Pangan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/ atau
Memeras Air Susu Ibu;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Praktek Tenaga Gizi; 38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2016
tentang Perbaikan Gizi dan Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2
Tahun 2016 Seri D);
peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan perda tentang perbaikan gizi dan air susu ibu eksklusif. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, pelayanan gizi, pengawasan mutu dan keamanan pangan, upaya perbaikan gizi makro dan gizi mikro, standar angka kecukupan gizi, informasi gizi, pelatihan dan penyuluhan gizi, penelitian fan pengembangan gizi, pemberian asi eksklusif, penyelenggaraan asi eksklusif ditempat kerja dan sarana tempat umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
jumlah 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 65 Tahun 2017
penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten gorontalo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2017/NO.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015, serta untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 84 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat termasuk di dalamnya mengatur pengorganisasian, tugas, hak dan kewajiban, pemberdayaan, pembinaan, pelaporan, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 64 Tahun 2017
pelaksanaan peraturan daerah kabupaten boalemo nomor 2 tahun 2017-penyelenggaraan bantuan hukum-perda
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2017/No. 674
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perda Kab. Boalemo No. 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dia atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, termasuk di dalamya mengatur tentang kerjasama penyelenggaraan bantuan hukum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara pencairan dana dan satuan biaya bantuan hukum, tata cara pengajuan rencana anggaran bantuan hukum dan tata cara pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 25 halaman termasuk dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:
Bahwa dalam diri setiap manusia melekat hak asasi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah daerah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Tahun 1984, UU No.5 Tahun 1998, UU No.39 Tahun 1999, UU No.1 Tahun 2000, UU No.23 Tahun 2004, Perda no.4 Tahun 2016.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Asas dan Tujuan; Ruang Lingkup; Hak Korban; Kewajiban dan Wewenang Pemerintah Daerah; Penyelenggaraan Perlindungan; Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2017.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Anak
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, merupakan salah satu sub urusan pemerintah daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan dalam rangka memberikan arahan, landasan dan menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga melalui pengaturan tentang perlindungan anak sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Perencanaan, Pelaksanaan, Perlindungan Anak Daerah, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 48 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
a. Bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
b. Bahwa pemerintah Kabupaten Seluma berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarustamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan daerah yang responsife terhadap kebutuhan anak;
1. UU No. 4 Tahun 1979
2. UU No. 39 Tahun 1999
3. UU No. 1 Tahun 200
4. UU No. 3 Tahun 2003
5. UU No. 23 Tahun 2004
6. UU No. 21 Tahun 2007
7. UU No. 11 Tahun 2012
8. UU No. 23 Tahun 2014
9. UU No. 17 Tahun 2016
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2011
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2011
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2011
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2011
15. Perda Kab. Seluma No. 1 Tahun 2016
Pasal 3 :
Tujuan kebijakan KLA adalah :
a. Meningkatkan komitmen pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan masyarakat dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli anak, untuk memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b. Mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana yang ada pada Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam mewujudkan hak anak; dan
c. Mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2017.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 45 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perlindungan bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak
ABSTRAK:
bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Bahwa kekerasan berbasis gender dan anak harus mendapatkan perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat. Bahwa berdasarkan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiba melakukan upaya pencegahan dan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
UU No.13 Tahun 1950; UU No.7 Tahun 1984; UU No.3 Tahun 1997; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002; UU No.13 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2004; UU No.13 Tahun 2006; UU No.21 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008; Perda Kabupaten Wonosobo No.2 Tahun 2012; Perda Kabupaten Wonosobo No.5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Prinsip, Tujuan, Ruang Lingkup, Hak-Hak Korban, Kewajiban Dan Kewenangan Pemerintah Daerah, Kelembagaan, Penyelenggaraan Perlindungan, Koordinasi Dan Kerja Sama, Pertisipasi Masyarakat, Monitoring Dan Pelaporan, Pengendalian, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati wonosobo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pusat Penyelenggaraan dan Pelayanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
