PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.428 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Hak Asasi Manusia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Mencabut
  1. Permenkumham No. M.HH-02.PK.05.06 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  2. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.PK.05.06 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator atau Pengurus
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi
Mengubah
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mengubah
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  3. Permenkumham No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Bank Persepsi atau Pos Persepsi
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan