Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.428 peraturan dalam 0,046 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.04/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan untuk Diolah, Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan untuk Diekspor
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Mengubah
  1. PMK No. 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
Download file:
PMK Nomor 176 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 101/PMK.07/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 41 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.03/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Sensus Pajak Nasional
Abstrak
Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 96 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 16/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
Mengubah
  1. PMK No. 20/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 190 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 190 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 77/PMK.07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
  2. PMK No. 236/PMK.07/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.07/2013 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 202 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 202 Tahun 2013 - Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Diubah dengan
  1. PMK No. 22/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Download file:
PMK Nomor 154 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
Abstrak
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 85/PMK.03/2019 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan /Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Download file:
2013 PMK 64.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.06/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Penghapusbukuan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 199/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Penghapus Tagihan Piutang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Download file:
PMK Nomor 164 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 183/PMK.07/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
Abstrak
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggung Jawaban Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa
Mencabut
  1. PMK No. 06/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
Download file:
PMK Nomor 183 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 183 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014
Download file:
PMK Nomor 72 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 72 Tahun 2013 Lampiran.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan