Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2007

Menemukan 2.777 peraturan dalam 0,012 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 11 Tahun 2007

Retribusi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kota Baubau No. 11 Tahun 2007.pdf

INFORMASI PARIWISATA - KONSULTAN PARIWISATA - PROMOSI PARIWISATA

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD. 2007/ NO. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Retribusi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata, Usaha Jasa Konsultan Pariwisata dan Usaha Promosi Pariwisata Daerah dalam Wilayah KotaBauBau. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 5 Tahun 2004.
Ketentuan umum,. Ruang lingkup,. bentuk usaha,. Perizinan,. Tata cara dan syarat-syarat permohonan izin usaha,. Kewajiban,. ketentuan retribusi,. Pembatalan Izin, pencabutan izin,. Ketentuan pidana,. ketentuan penyidikan,. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian,. Ketentuan lain-lain,. ketentuan peralihan,. ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda PB Nomor 11 Tahun 2...IJB No 7 Th 2006.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2007 NOMOR 25

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat

ABSTRAK:

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Papua Sarat
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah tiga kaii terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 Tahun 2007.
Peraturan Daerah ini mengatur mengenai perubahan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2007.
Peraturan yang Diubah: Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2006 tentang keuangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Irian Jaya Barat
Lamp 4 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha Pariwisata

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

KAB_TAPANULI TENGAH_11_2007.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Protokoler

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Brebes No. 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

Download file:

1677240989_24900f02fd5693ca1690.pdf

PROTOKOLER DAN KEUANGAN - kedudukan

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pasal 1 angka 20a dan angka 20b, penghapusan Pasal 10 A ayat (2), Pasal 14A, penghapusan Pasal 14B dan Pasal 14C, perubahan Pasal 14D menjadi Pasal 14 B, perubahan Pasal 15 ayat (2), penyisipan Pasal 24 A, Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D, Pasal 24 E, Pasal 24 F, Pasal 24 G, Pasal 24 H, Pasal 24 I dan Pasal 24 J.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2005 diubah.
8 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007

Abstrak

APBD

Download file:

perda-no-11-2007.pdf

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2007

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2007

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun Anggaran 2007; b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukaan Daerah Kab. Luwu Timur dan Kab. Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (LNRI Tahun 2003 No. 27 TLNRI 1270). 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ; 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ; 6. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 teentang Pemeriksanaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaa Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 14. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 15. Peraturan Pemerintah Nomor. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 16. Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 18. Undang –undang Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntanasi Pemerintahan (Lemabran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 19. Peraturan Pemerintah Nomor. 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lemabran Negara Nomor 4575); 21. Peratuaran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tetang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 22. Peratuaran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 23. Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 TLN No. 4578; 24. Peraturan Pemerintah Nomor. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan ddan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelolaan Keuangan Daerah; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2007 Nomor 09).
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 445.652.402.583,- bertambah sejumlah Rp. 14.982.338.714,- sehingga menjadi Rp. 460.634.741.297,- 1. Pendapatan a. Semula Rp. 379.233.790.915,00 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 25.957.939.311,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 405.191.730.226,79 2. Belanja a. Semula Rp. 445.652.402.583,00 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 14.982.338.714,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 460.634.741.297,00 Jumlah Defisit Setelah Perubahan Rp. 55.443.011.070,21 3. Pembiayaan a. Penerimaan 1) Semula Rp. 66.418.611.668,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Pembiyaan Netto Setelah Perubahan Rp. 55.443.011.070,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan Rp. 96.477.382.370,83 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 31.759.121.850,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 877.939.311,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 32.637.061.161,79 b. Dana perimbangan 1) Semula Rp. 313.213.000.000,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 8.600.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 321.813.000.000,00 c. Lain-lain pendapatan yang sah 1) Semula Rp. 34.261.669.065,00 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 16.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 50.741.669.065,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : a. Pajak daerah 1. Semula Rp. 3.456.828.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (94.474.300,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 3.362.353.700,00 b. Retribusi daerah 1. Semula Rp. 7.149.318.850,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 149.162.450,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.298.481.300,00 c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1. Semula Rp. 1.000.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 208.950.730,79 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.208.950.730,79 d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1. Semula Rp. 20.152.975.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 614.300.431,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 20.767.275.431,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana bagi hasil 1. Semula Rp. 52.225.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 8.600.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 60.825.000.000,00 b. Dana alokasi umum 1. Semula Rp. 216.890.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 216.890.000.000,00 c. Dana alokasi umum 1. Semula Rp. 44.098.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 44.098.000.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1. Semula Rp. 34.261.669.065,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 16.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 50.741.669.065,00 b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 1. Semula Rp. 34.048.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 15.000.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 49.048.000.000,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 1. Semula Rp. 213.669.065,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.480.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.693.669.065,00 Pasal 3 (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Belanja tidak langsung 1. Semula Rp. 134.260.473.629,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (13.595.314.072,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 120.665.159.557,00 b. Belanja langsung 1. Semula Rp. 311.391.928.954,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 28.577.652.786,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 339.969.581.740,00 (2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja : a. Belanja pegawai 1. Semula Rp. 111.596.435.372,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (13.628.171.434,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 97.968.263.938,00 b. Belanja hiba 1. Semula Rp. 1.465.250.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.465.250.000,00 c. Belanja bantuan sosial 1. Semula Rp. 4.905.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 4.905.000.000,00 d. Belanja bagi hasil 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 345.682.800,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 345.682.800,00 e. Belanja bantuan keuangan 1. Semula Rp. 15.293.788.257,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (312.825.438,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 14.980.962.819,00 f. Belanja tidak terduga 1. Semula Rp. 1.000.000.000,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00 (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari jenis belanja ; a. Belanja pegawai 1. Semula Rp. 31.233.556.504,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. (52.630.100,00) Jumlah Setelah Perubahan Rp. 31.180.926.404,00 b. Belanja barang dan jasa 1. Semula Rp. 60.148.278.848,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 6.045.306.150,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 66.193.584.998,00 c. Belanja modal 1. Semula Rp. 220.010.093.602,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 22.584.976.736,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 242.595.070.338,00 Pasal 4 (1) Pembiayaan daerah sebagaiman dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 159.420.393.440,83 1. Semula Rp. 66.418.611.668,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 7.500.000.000,- 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 7.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 7.500.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 159.420.393.440,83 1. Semula Rp. 66.418.611.668,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 93.001.781.772,83 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 159.420.393.440,83 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan : a. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 6.000.000.000,- 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 6.000.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 6.000.000.000,00 b. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 1.500.000.000 1. Semula Rp. 0,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah Setelah Perubahan Rp. 1.500.000.000,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD; 2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 7. Lampiran VII Laporan Keuangaan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Pasal 6 Bupati Luwu Timur menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagai landasan oerasional pelaksanaan APBD. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 7 Agar setiap orang mengetauinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2007.
11

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama PeraturanDaerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Download file:

PerDa_11th2007_RetribusiP...kayaanDaerah-OCR.pdf

retribusi - kekayaan - daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/No.16

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistem, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan Pendapatan Daerah maka perlu adanya sumber-sumber pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah; bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan oleh karena itu dipanda g perlu diganti dengan Peraturan yang baru: bahwa berdasarkan hal tersebut huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; ndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 10 Tahun 1987;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah. Hal-hal yang diatur antara lain nama, onyek dan subyek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, masa retribusi dan saat terutangnya retribusi, tata cara pemungutann, pembayaran dan penagihan retribusi, serta sanksi bagi yang melakukan pelanggaran atas peraturan ini. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1998 dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 33 Tahun 2001 dicabut.
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999

Download file:

ph000759-peraturan-daerah-no-11-tahun-2007.pdf

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

ABSTRAK:

bahwa besaran tarif retribusi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan saat ini sehingga perlu adanya penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemeri ntah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiders Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ti ngkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 8.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2007.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Batang Nomor 10 Tahun 1999 diubah.
9 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERDA Kab. Bengkayang No. 7 Tahun 2020 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Diubah dengan

PERDA Kab. Bengkayang No. 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Ketentuan lebih lanjut tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Bupati

Download file:

Peraturan Daerah Kabupate... Keuangan Daerah.pdf

pokok-pengelolaan-keuangan-daerah

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2008/NO.11, TLD No.11, LL KAB. Bengkayang: 38 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah sesuai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan publik, perlu menetapkan aturan pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Perda ini dilandasi dassar hukum sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
Perda ini mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum (dan Ruang Lingkup Keuangan Daerah); 2. Azas Umum: a) Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, b) Azas umum Penyusunan dan penetapan APBD, c) Azas Umum Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD; 3. Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah: a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, b) Koordinator Pengelolaan keuangan Daerah, c) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, d) Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah, e) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD, f) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, g) Bendahara Penerimaan dan pengeluaran; 4. Susunan APBD: a) Struktur APBD, b) Pendapatan Daerah, c) Belanja Daerah, d) Pembiayaan Daerah; 5. Penyusunan Rancangan APBD: a) Rencana Kerja Pemda, b) Kebijakan Umum APBD, c) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, d) Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, e) Penyiapan Raperda APBD; 6, Penetapan APBD dan Perubahan APBD: a) Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, b) Persetujuan Rancangan Perda tentang APBD, c) Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD dan peraturan Bupati tentang Penjabaran RAPBD, d) Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, e) Perubahan APBD, 7. Pelaksanaan APBD: a) Penyiapan dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, b) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah, c) Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah, d) Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah, e) Pengendalian Defisit dan penggunaan Surplus APBD, 8. penatausahaan Keuangan Daerah: a) Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, b) Akuntansi Keuangan Daerah; 9. Kekayaan dan Kewajiban: a) Pengelolaan Kas Umum Daerah, b) Pengelolaan Piutang Daerah, c) Pengelolaan Investasi Daerah, d) Pengelolaan Barang Milik Daerah, e) Pengelolaan Dana Cadangan, f) Pengelolaan Utang Daerah; 10. Laporan Pelaksanaan APBD; 11. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: a) Bentuk Pertanggungjawaban, b) Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan; 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah: a) Pembinaan dan Pengawasan, b) Pengendalian Intern, c) Pemeriksaan Ekstern; 13. Penyelesaian Kerugian Daerah; 14. Pengelolaan keuangan Bdan Layanan Umum Daerah; 15. Ketentuan Peralihan; 16. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2008.
Pengaturan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang yang lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.
37 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

11-2007-PERDA-PEMBENTUKAN...UNG-DESA-BOOKLET.doc

Desa

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155), maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 13) perlu ditinjau kembali;
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
Persyaratan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. jumlah penduduk paling kurang 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga; b. luas wilayah terjangkau secara berhasil guna dan berdaya guna dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; c. mempunyai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan; d. sarana dan prasarana pemerintahan antara lain perhubungan, sosial budaya dan prasarana pisik pemerintahan; e. dapat mendukung program kecamatan dan kabupaten; f. Desa induk tidak menjadi lemah dalam bidang ekonomi dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2007.
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa
11 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 11 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

Perda No 11 Perbah Perda No 23 Tahun 2005.pdf

Perubahan-perda-sotk-lembaga teknis daerah-boven digoel

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2007/NO.11, TLD NO.20

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

ABSTRAK:

kebijakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, memberikan kewenangan penuh kepada Daerah Kabupaten Boven Digoel untuk mengelola urusan rumah tangga daerah sendiri, pelayanan di segala aspek kehidupan masyarakat yang merupakan urusan rumah tangga daerah perlu dilaksanakan secara efektif melembaga, perlu membentuk Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boven Digoel, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.
Daalam peraturan dibahas mengenenai pembentukan dan kedudukan, badan perencanaan pembangunan daerah, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2007.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah dinyatakan tidak berlaku.
30 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2007

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2006.