PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.428 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 66 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pendidikan Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.05/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Diubah dengan
  1. PMK No. 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Mencabut
  1. PMK No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    PMK 171/PMK.05/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015
  2. PMK No. 171/PMK.05/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
    PMK 171/PMK.05/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 141/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2014
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 190/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan
Mencabut
  1. ketentuan mengenai tata cara penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Dividen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dividen Dan Sisa Surplus Bank Indonesia
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137/PMK.08/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 215/PMK.08/2019 tentang Penjualan Dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional
Diubah dengan
  1. PMK No. 264/PMK.08/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.08/2013 tentang Penjualan dan Pembelian Kembali Surat Utang Negara dalam Valuta Asing di Pasar Internasional
Mencabut
  1. PMK No. 77/PMK.08/2013 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional
  2. PMK No. 236/PMK.08/2012 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Internasional
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.04/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 169/PMK.04/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/Atau Cukai
Mencabut
  1. PMK No. 24/PMK.04/2011 tentang Tata Cara Penagihan di Bidang Cukai
  2. Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.04/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 204/PMK.04/2017 tentang Toko Bebas Bea
Mencabut
  1. KMK No. 128/KMK.05/2000 tentang Toko Bebas Bea
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.08/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 168/PMK.08/2019 tentang Lelang Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan
  1. PMK No. 4/PMK.08/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
  2. PMK No. 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
Mencabut
  1. PMK No. 50/PMK.08/2008 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan