PEDOMAN – KODE – KLASIFIKASI – ARSIP – DI – LINGKUNGAN – PEMERINTAH – KABUPATEN – ASAHAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2022 NOMOR 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan
ABSTRAK:
Bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip; bahwa guna untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, guna untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien pencipta arsip membuat tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, serta sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022, dan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM, TUJUAN, RUANG LINGKUP, KLASIFIKASI ARSIP, dan PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
93 HLM.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 87 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (5)
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip.
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –
Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4
Tahun 2018.
Materi Pokok: Klasifikasi Arsip
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2022.
Jumlah halaman: 5 HLM; Lampiran: 73 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 86 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang ditetapkan, sehingga perlu melakukan Pengaturan Penggunaan Surplus;
Bahwa sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan surplus dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan asas kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010; Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 01 A; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022; Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/349/KUM /2010.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Surplus pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Surplus PPK-BLUD RSUD;
Prosedur Penggunaan Surplus PPK-BLUD RSUD;
Pemantauan dan Evaluasi; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2022.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 85 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melindungi, memelihara dan menjaga
Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat bukti yang
sah, dapat dilakukan Alih Media Arsip yang dilaksanakan
dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi
informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum pelaksanaan Alih Media Arsip di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dipandang perlu
disusun pedoman pengelolaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Wonosobo tentang Pedoman Alih Media Arsip Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Alih Media Arsip yang meliputi kebijakan; metode; sarana dan prasarana; pelaksanaan; pelaksana; berita acara dan daftar arsip; autentikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 84 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keselamatan dan menyediakan
akses arsip statis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
masyarakat, bangsa dan negara, maka perlu dilakukan
penambahan khasanah arsip statis pada lembaga kearsipan
melalui kegiatan akuisisi arsip statis; bahwa untuk mendukung pelaksanaan akuisisi arsip statis
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu diatur
pedoman akuisisi arsip statis Kabupaten Wonosobo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Wonosobo tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis sebagai pedoman LKD dalam melaksanakan
akuisisi Arsip Statis pada Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik, Swasta dan Perseorangan di Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
25 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan pokok kegiatan dan analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel perlu dibuat standar kegiatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika; Ketentuan Umum; Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); Analisis Standar Belanja (ASB); Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 83 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip yang ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia; bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-PK.02.09/68/2021, Hal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Linglrungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup dan jadwal retensi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sehingga penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan tata kelola Pemerintahan yang baik;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; PENGELOLAAN RESIKO; PELAPORAN DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2022.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 82 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
