Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa secara nyata Pedagang Kaki Lima merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang perlu dibina, ditata dan diberdayakan; bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka sebagai dasar hukum pembinaan dan pengawasan keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten, perlu diatur dengan Peraturan Daerah
UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1980; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 14 Tahun 1992; UU Nomor 9 Tahun 1995; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 22 Tahun 1999; PP nomor 26 Tahun 1985; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 25 Tahun 2000; PERDA Kab. Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985; PERDA Kab. Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 38 Tahun 1995; PERDA Kab. Banyumas Nomor 20 Tahun 2000
PERDA ini mengatur mengenai Lokasi, Waktu, dan Bentuk; Perizinan; Kewajiban, Hak, dan Larangan; Sanksi Administrasi
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2003.
7 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2003 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Pertambangan Umum
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan pertambangan umum di Kabupaten Belitung merupakan kewenangan Kabupaten Belitung, dan agar dapat dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat dan Daerah, maka perlu diatur pengelolaannya dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 6 Tahun 1968; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 23 Tahun 1997.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: pengelolaan pertambangan umum, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu juga mengatur mengenai pengusahaan pertambangan umum, pelaksanaan usaha pertambangan dan jenis usaha pertambangan umum, persyaratan dan prosedur pengurusan izin usaha, waktu pemrosesan izin, biaya dan jaminan, kewajiban pemegang izin usaha pertambangan umum dan berakhirnya izin usaha.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2003.
31 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Pati memiliki wilayah pesisir dan laut yang perlu dikelola secara berdaya , guna pemanfaatannya dengan berpedoman pada pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; bahwa untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir dan laut, pengelolaannya harus sesuai dengan perencanaan fungsi dan peruntukan; bahwa untuk memantapkan pengelolaan wilayah pesisir dan laut sesuai peruntukannya maka dipandang perlu pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1973; UU No. 9 Tahun 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 24 Tahun 1992; UU No. 6 Tahun 1996; UUNo. 23 Tahun 1997; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 1985; PP No. 19 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP. No. 82 Tahn 2001; Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990; Peraturan Daerah KAbupaten Daerah Tingkat II Pati No. 3 Tahun 1989
PERDA mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan laut ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumberdaya pesisir dan laut, dan sekaligus menjamin keanekaragaman hayati dan produktivitas ekosistem wilayah pesisir dan laut.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2003.
32 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengarahkan Pembangunan di Kabupaten Bengkayang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 13 Thaun 1980; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985; Pertauran Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Perturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989; Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990; Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993
BAB I Ketentuan Umum; BAB II Ruang Lingkup, Asas Dan Tujuan; BAB III Tujuan Pemanfaatan Ruang Dan Strategi Pengembangan Tata Ruang; BAB IV Struktur Dan Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah; BAB V Pembinaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; BAB VI Hak, Kewajiban, Dan Peran Serta Masyarakat; BAB VII Ketentuan Pidana; BAB VIII Penyidikan; BAB IX Ketentuan Lain-Lain; BAB X Ketentuan Peralihan; BAB XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2003.
22 Halaman dan 8 Penjelasan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2003/Nomor 4 Seri A
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Majalengka Nomor 2 Tahun 1998
Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan
Bahan Galian Golongan C
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2003.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2003/ No.4 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Kendaraan Angkutan Barang
ABSTRAK:
Bahwa pengaturan pemeliharaan perbaikan dan peningkatan kontruksi jalan yang bverada di Kab. Sukabumi sehubungan dengan hal diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Perda.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU no. 113 Tahun 1980; UU No. 14 Tahun1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 19993; PP No. 25 Tahun 2000; PP no. 66 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 21 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 22 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 23 Tahun 2001; Kepmendagri dan Otonomi Daerah No. 24 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No, 31 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No,. 15 tahun 2002.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Obyek dan Subyek Retribusi, Prosedur Tetap Pelaksanaan retribusi Kendaraan Angkutan Barang, Penetapan Besar Tarif Retribyusi, Penatapan Besar tarif Retribusi Langganan, Tata Cara Pemungutan Dan Penyetoran, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan umum.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2003.
10 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Bogor Tahun 2003 No. 128
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pembuangan Air Limbah
ABSTRAK:
Bahwa pertumbuhan industri dan usaha di daerah semakin meningkat sehingga kegiatan pembuangan air limbah pun meningkat sesuai dengan ketentuan Pasal 40 PP No. 82 Tahun 2001 maka perlu membentuk Perda tentang Izin Pembangunan Air Limbah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahunn 1981; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 82 Tahun 2001; Perpres No. 114 Tahun 1999; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 17 Tahun 2000; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Perizinan Dan Tata Cara,Hak Kewajiban Dan Larangan Pemegang Izin, Berakhirnya Izin, Pembinaan Dan Pengawasan, Retribusi, Sanksi Administrai, ketentuan Pidana, Penyidik , Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2003.
18 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2003
retribusi - pelayanan - bidang - koperasi - dan - usaha - kecil - menengah
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Tasikmalaya Tahun 2003 No 2 seri B
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
ABSTRAK:
Bahwa Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral berdasatrkan pertimbangan di atas maka perlu dituangkan dalam Perda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU no. 25 Tahun 1999; PP No. 1 Tahun 1994; PP No. 17 Tahun 1994; PP No. 9 Tahun 1995; PP No. 32 Tahun 1998; PP No. 33 Tahun 19998; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Kepmen Koperasi dan PPK No. 145/KEP/M/VIII/1998; Keputusan Menteri Koperasi dan PPK No. 194/KEP/M/VII/1998; Keputusan Menteri Koperasi dan PPK No. 251/KEP/M/XIII/1998; Keputusan Menteri Koperai dan PPK No. 09/KEP/M/I/1999; Keputuisan Menteri Negara Umum Koperasi dan UKM No. 21/KEP/Meneng/XI/2000; Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM No. 21/KEP/Meneg/IV/2001;Perda Kab. Tasikmalaya No. 07 tahun 2000; Perda kab. Tasikmalaya No. 05 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya Ni, 4 Tahun 2002.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Stuktur Dan Besarnya Tarif, Stuktur Dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungitan, Tata Cara Pemungutan Pembayaran Dan penyetoran Retribusi, Masa Retribusi Saat Retribusi Terutang, Keringanan Pengurangan dan Pembebasan Rertribusi, Sanksi administrasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2003.
6 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2003
PERDA Kab. Temanggung No. 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
PERDA Kab. Temanggung No. 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2003 No.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun Mengingat
1999 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk memenuhi kebutuhan daerah perlu dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Terr:anggung yang diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Talmn 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten. Kantor ini memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan dalam bidang Pelayanan Pajak Daerah, dengan fungsi-fungsi seperti perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan Pajak Daerah, serta penyelenggaraan pelayanan pajak dan tata usaha. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Daerah terinci dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2003.
Dengan Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Daerah, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung yang menyangkut Ketentuan Paragraf 8 Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dinyatakan tidak berlaku.
8 hlm. beserta Lampiran dan Penjelas
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 rentang Pedornan Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Repubfik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
22 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 T ahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6 ayat (2), Pasal 10, Pasal 11, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 24, Pasal 37 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2), penghapusan Pasal 42 ayat (1) dan perubahan ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2003.
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2000 diubah.
11 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
