Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.937 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 Tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. M.HH-07.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Permenkumham No. M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 16 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mengubah
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Download file:
Permenkumham Nomor 15 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Download file:
Permenkumham Nomor 14 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Serta Aplikasi Personalisasi Visa
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 11 Tahun 2015 tentang Bentuk Dan Format Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas
Mengubah
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Serta Aplikasi Personalisasi Visa
Download file:
Permenkumham Nomor 13 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mengubah
  1. Permenkumham No. 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Download file:
Permenkumham Nomor 12 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pejabat Imigrasi
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 11 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Program Aksi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2012
Abstrak
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Download file:
Permenkumham Nomor 10 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Abstrak
Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Mencabut
  1. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1005.IZ.03.02 Tahun 2011 tentang Pelayanan Penerbitan Paspor bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Tujuan Timur Tengah pada Subdirektorat Surat Perjalanan Khusus Tenaga Kerja Indonesia Direktorat Dokumen Perjalanan, Visa dan Fasilitas Keimigrasian
Download file:
Permenkumham Nomor 9 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Serta Aplikasi Personalisasi Visa
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas Serta Aplikasi Personalisasi Visa
Mencabut
  1. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-451.IZ.01.10 Tahun 2010 tentang Spesifikasi Teknis dan Aplikasi Stiker Visa Biasa
Download file:
Permenkumham Nomor 8 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Abstrak
Kewarganegaraan dan Imigrasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. Permenkumham No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  2. Permenkumham No. 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
  3. Permenkumham No. 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Spesifikasi Teknis Pengaman Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.GR.01.01 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing
Download file:
Permenkumham Nomor 7 Tahun 2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan