PERBUP Kab. Boyolali No. 124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa tarif pelayanan kesehatan dimaksudkan untuk
menutup sebagian atau seluruh biaya penyediaan
pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan
kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan;
bahwa berdasarkan peninjauan pelayanan pemeliharaan
perbaikan alat kesehatan dan pelayanan kalibrasi alat
kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Boyolali, perlu diubah dengan memperhitungkan
kemampuan dan kesinambungan pelayanan guna semakin
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal
15 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, maka tarif
layanan kesehatan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor
124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Boyolali, perlu dilakukan penyesuaian; bahwra berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 124 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2, perubahan lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124
Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
Kelas A Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 124 Tahun 2022 diubah.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Unit Pelayanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa Badan Pelayanan Umum Daerah sebagai perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan umum (BLUD) kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa yang tidak mengutamakan pencarian keuntungan.
Dasar Hukum Peraturan ini: Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Dbeberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor
82/PMK.06/2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020;
Peraturan ini terdiri atas 5 (lima) bab 47 (empat puluh tujuh) Pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan; Penatausahaan Keuangan; Penggunaan SILPA BLUD UPT Puskesmas; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 46 Tahun 2023
PEDOMAN - PENILAIAN - KINERJA - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - BIDANG - KESEHATAN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 46, BD 2022/46
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya memberikan layanan umum secara lebih
efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab
sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat,
Pemerintah Daerah telah menetapkan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan; bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil
pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
penilaian kinerja Badan Layanan Umum Daerah; bahwa dalam melaksanakan penilaian kinerja Badan Layanan
Umum Daerah Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu adanya pedoman penilaian kinerja
Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja
Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta danKabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, indikator penilaian, tata cara pelaksanaan dan evaluasi, hasil penilaian kinerja, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2023.
71 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 45 Tahun 2023
Badan Layanan Umum - Kesehatan - Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Pergitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, maka perlu menetapkan PERBUP
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana
Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat
di Kabupaten Wakatobi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Proinsi
Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambagan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengeiolaan Keuangan Sadan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wakatobi 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA BLUD BAB III
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
5 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2023
Badan Layanan UmumPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Bogor No. 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kerjasama Untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
PERBUP Kab. Bogor No. 47 Tahun 2015 tentang Pedoman Kerjasama untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum Daerah Secara Penuh
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa remunerasi merupakan salah satu sistem
pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting
dalam meningkatkan motivasi, prestasi, dan kinerja
pegawai dengan mempertimbangkan prinsip
proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, dan
kinerja; bahwa pemberian remunerasi kepada pegawai negeri sipil
dan pegawai non pegawai negeri sipil/pegawai pemerintah
dengan peijanjian keija/tenaga kontrak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dievaluasi
setiap 1 (satu) tahun disesuaikan dengan kondisi di
Kabupaten Boyolali; bahwa untuk memberikan payung hukum remunerasi
kepada pegawai negeri sipil dan pegawai non pegawai
negeri sipil/pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja/tenaga kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf
b; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Remunerasi Pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 121 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 12, perubahan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 16, perubahan Pasal 18, perubahan Pasal 19, perubahan Lampiran I.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 121 Tahun 2022 diubah.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 44 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 44, BD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 No 44; https://jdihprokum.ponorogo.go.id/arsip/pdf/849
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bantarangin Kabupaten Ponorogo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Bantarangin Kabupaten Ponorogo.
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 36 Tahun 2009;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Perda Kab. Ponorogo No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Ponorogo No 1 Tahun 2023;
Perbup Kab. Ponorogo No 16 Tahun 2023.
Ruang Lingkup Perbup ini meliputi:
a. Jenis Pegawai;
b. Pengadaan Pegawai;
c. Pengangkatan;
d. Hak dan Kewajiban;
e. Penghasilan Pegawai;
f. Cuti Pegawai;
g. Penilaian Prestasi Pegawai;
h. Perlindungan Kerja Pegawai;
i. Pengembangan Kompetensi Pegawai;
j. Pemberian penghargaan Peagwai;
k. Disiplin Pegawai;
l. Hukuman disiplin pegawai;
m. Pemberhentian Pegawai;
n. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pegawai;
o. Pembiayaan pegawai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 43
ayat (2) Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah, dipandang perlu menetapkan Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Wakatobi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara di Proinsi
Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik
Indonesia tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tarnbagan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063) sebagairnana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja manjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ten tang
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan
Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 68);
12. Peraturan menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU
PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BAB IV
PELAKSANAAN BAB V
PENERAPAN BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 42 Tahun 2023
tarif-badan layanan umum daerah-rumah sakit umum daerah
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2023/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang berkualitas sesuru dengan mutu pelayanan rumah sakit di masa sekarang dan untuk mengimbangi beban pelayanan kesehatan maka perlu menetapkan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan situasi dan kondisi sosial ekonomi terkini dan berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 4 Tahun 2022 Ten tang Peningkatan Status Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kelas D Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kelas C;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 29 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; UU No 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden No 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan No 18 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022; Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati No 74 Tahun 2022;
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tarif BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin, Tarif BLUD Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh BLUD Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun kegiatan non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa. Diatur mengenai ketentuan umum, nama, obyek tarif dan subyek tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, tarif pelayanan, tarif pelayanan non medis, komponen tarif, perhitungan tarif, pelayanan khusus farmasi, kerjasama pelayanan dengan pihak ketiga, tata cara pemungutan dan penagihan, keringanan biaya pelayanan, penghapusan piutang, ketentuan sanksi, pengelolaan pendapatan, perubahan tarif, ketentuan tambahan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2023.
Mencabut Peraturan Bupati No 99 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayung Lencir Kab. Musi Banyuasin.
37 hlm, Lampiran : 23 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat