Mencabut pengaturan mengenai Kode Klasifikasi dalam Lampiran II Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Berita Daerah Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip secara efektif dan efisien untuk terciptanya tertib pengelolaan arsip serta mendukung implementasi system informasi kearsipan dinamis terintegrasi, perlu diatur adanya kode klasifikasi arsip,
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan dan Pasal ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Pimpinan pencipta arsip perlu menetapkan Peraturan tentang Kode Klasifikasi Arsip:
c. bahwa aturan terkait dengan kode klasifikasi arsip telah disempurnakan dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah:
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 43 Tahun 2009
UU No. 12 Tahun 2011
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 28 Tahun 2012
Permendagri No. 80 Tahun 2015
Permendagri No. 83 Tahun 2022
Per-Kepala ANRI No. 19 Tahun 2012
Perda Kab. Limapuluh Kota No. 7 Tahun 2018
Klasifikasi arsip disusun berdasarkan tugas dan fungsi pencipta arsip yang meliputi:
a. fungsi fasilitatif, dan
b. fungsi substantif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Mencabut Kode Klasifikasi yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rembang Nomor 031 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemeritah Kabupaten Rembang
Mencabut sebagian
PERBUP Kab. Rembang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi kearsipan, perlu adanya kode klasifikasi arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang maksud dan tujuan serta pedoman klasifikasi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2023.
Peraturan Bupati Rembang Nomor 031 Tahun 2006 dan Lampiran III Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 dicabut.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Perda Kabupaten Majene No.15 Tahun 2015
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
583 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dan ketentuan dan Pasal 3 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Klasifikasi Arsip yang diatur dalam peraturan Bupati ini meliputi :
a. Klasifikasi Arsip Fasilitatif, terdiri dari sebagai berikut :
1. Fungsi Keuangan;
2. Fungsi Kepegawaian;
3. Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian.
b. Klasifikasi Arsip Substantif, terdiri dari sebagai berikut:
1. Urusan Bencana, Kecelakaan dan Kondisi Bahaya;
2. Urusan Kepemudaan dan Olahraga;
3. Urusan Kesehatan;
4. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
5. Urusan Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik;
6. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Urusan Lingkungan Hidup;
8. Urusan Pariwisata;
9. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB);
11. Urusan Pemerintahan Daerah;
12. Urusan Penanaman Modal;
13. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Urusan Pendidikan dan Pelatihan;
15. Urusan Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
16. Urusan Perdagangan;
17. Urusan Perencanaan Pembangunan;
18. Urusan Perhubungan;
19. Urusan Perikanan;
20. Urusan Perpustakaan dan Kearsipan;
21. Urusan Pertanian;
22. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
23. Urusan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
Lamp 48 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2023 NOMOR 115
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE KLASIFIKASI ARSIP
ABSTRAK:
a. bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan di Daerah sehingga harus dikelola dan dijaga keamanannya;
b. bahwa untuk menetapkan pedoman penggunaan klasifikasi arsip bagi Pemerintah Daerah dan untuk menciptakan keseragaman penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaam arsip dinamis sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Kode Klasifikasi Arsip;
c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;
1. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kearsipan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 Nomor 4);
Pedoman bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menciptakan keseragaman penggunaan Kode Klasifikasi Arsip dalam pengelolaan arsip dinamis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 48)
109 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Keputusan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 2 (dua) bab dan 5 (lima) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Penerapan Aplikasi Srikandi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2023.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Perhubungan, Komunikasi, Dan Informatika, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kesehatan.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan
biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati agar dapat
dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara
tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif
ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah
Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah berwenang
menetapkan kebijakan mengenai Biaya Rumah Tangga Bupati
dan Wakil Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12
Tahun 2022.
peraturan bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati dengan sistematika: ketentuan umum; sumber biaya; perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, menjamin kemudahan,
kecepatan dan ketepatan akses arsip bagi kepentingan
pengguna arsip dengan menggunakan peralatan teknologi
informasi dan komunikasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Pelaksanaan SIKD
Bab IV Aplikasi Srikandi
Bab V Simpul Jaringan aplikasi SIKN
Bab VI Pembinaan dan Pengendalian
Bab VIII Pelaporan
Bab IX Pendanaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2023.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
