PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.950 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.01/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 34 Tahun 2024 tentang Pengelola Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap
Mencabut
  1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2012 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman Informasi Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 200/PMK.01/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.04/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 147 Tahun 2023 tentang Penghapusan Piutang Di Bidang Kepabeaan Dan Cukai
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 02/PMK.07/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBN Kehutanan dan Perkebunan Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 182/PMK.07/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.07/2012 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2012
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.05/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 236/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
  2. PMK No. 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104/PMK.011/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.010/2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan