Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.950 peraturan dalam 0,042 detik

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Abstrak
APBD Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Download file:
permen_no.39_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Abstrak
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Download file:
permen_no.38_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBD Standar/Pedoman
Download file:
permen_no.37_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah
Abstrak
Standar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi kemasyarakatan,
Download file:
permen_no.33_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 32 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013
Abstrak
Standar/Pedoman
Download file:
permen_no.32_th_2012-1.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 29 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Abstrak
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2014
Diubah dengan
  1. PERMENDAGRI No. 75 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  2. PERMENDAGRI No. 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  3. PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Mencabut
  1. PERMENDAGRI No. 23 Tahun 2011 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Download file:
permen_no.29_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 28 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Standar/Pedoman pendidikan dan pelatihan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Mengubah
  1. PERMENDAGRI No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah
Download file:
Permendagri Nomor 28 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Batas Daerah Kota Salatiga Dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Download file:
permen no 24 tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional
Abstrak
APBD Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Download file:
permen_no.20_th_2012.pdf
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah
Abstrak
Kependudukan dan Perkawinan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERMENDAGRI No. 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan
Download file:
permen_no.19_th_2012.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan