pola - tata - kelola - rumah - sakit - umum - daerah - cikalongwetan - kabupaten - bandung - barat
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2023 No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan, perlu kejelasan peran dan fungsi dari Pemilik, Pengelola dan Staf medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan Dan dimilikinya suatu tatanan peraturan dasar yang mengatur antara pemilik rumah sakit atau yang mewakili, direktur rumah sakit, dan tenaga medis, dibutuhkan sehingga penyelenggaraan rumah sakit dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan lebih berkualitas Dan peraturan internal rumah sakit adalah suatu produk hukum yang merupakan konstitusi sebuah rumah sakit yang ditetapkan oleh pemilik rumah sakit maka perlu menetapkan Perbup tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat.
UU No. 12 Tahun 2007; UU RI No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Kemenkes RI No. 772/MENKES/SK/VI/2002; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perbup Bandung Barat No. 87 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Prinsip Pola Tata Kelola, Pola Tata Kelola Manajerial (Managerial By Laws), Tata Kelola Staf Medis (Medical Staff By Laws), Perubahan Peraturan Internal, Kerahasiaan Informasi Medis, Peninjauan Kembali Kebijakan Pedoman Dan Prosedur, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2023.
47 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 20 Tahun 2023
RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2023/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di-wilayahnya;
bahwa Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagai rumah sakit pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan secara paripurna perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien masyarakat;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun rencana strategi satuan kerja perangkat daerah;
bahwa sebagai salah daerah yang belum memiliki kepada daerah defenitif, rencana strategis perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan masih didasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah 2023-2026 sehingga perlu ditetapkan rencana strategis Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Divas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Tahun 2023- 2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Renstra BLUD Rumah Sakit Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
4 Halaman, Lampiran 68 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2023
PERBUP Kab. Cirebon No. 27 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 206 PP No. 12 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 12 Tahun 2021; LKPP No. 5 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021; Perbup No. 171 Tahun 2021; Perbup No. 1 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 6 Tahun 2022; Perbup No. 36 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Cirebon yang meliputi Ketentuan umum, Maksud tujuan dan ruang lingkup, Prinsip pengadaan barang dan jasa, Pengadaan barang/jasa, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 12 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2021.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa
berdasarkan
ketentuan
Pasal 22
ayat
(1)
Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79
Tahun 2O18
tentang
Badan
Layanan lJmum
Daerah;
b. bahwa
berdasarkan
maksud
pada
huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati Konawe
Selatan
tentang Pelaksanaan Pembinaan dan
Pengawasan
pada
Badan l.ayanan Umum
Daerah
(BLUD)
Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 63221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29).
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN BLUD BAI} III
PELAKSANAAN PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN BAB VI
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2023 No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah dan agar
pelaksanaan kerja sama dapat meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelayanan dengan prinsip efisiensi, efektifitas,
ekonomis dan saling menguntungkan maka perlu Pedoman
Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Temanggung;
b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu
diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Temanggung;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : pedoman
pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD dengan Pihak Lain
guna meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan
berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling
menguntungkan.
Ruang lingkup Kerja Sama BLUD RSUD meliputi:
a. prinsip Kerja Sama;
b. bentuk Kerja Sama;
c. jangka waktu Kerja Sama;
d. tata cara pelaksanaan Kerja Sama;
e. pelimpahan kewenangan;
f. pembiayaan;
g. hasil Kerja Sama BLUD RSUD; dan
h. pelaporan Kerja Sama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2023
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT PRATAMA BILABANGGAI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2023/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Kesehatan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang harus dilaksanakan sepenuhnya dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan diwilayahnya;
bahwa Rumah Sakit Pratama Bilabanggai sebagai rumah sakit pemerintah daerah yang menyelenggarakan pelayanan Kesehatan secara paripurna perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada pasien masyarakat;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sebagai Badan Layanan Umum Daerah perlu disusun standar pelayanan minimal untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan;
bahwa sebagai salah daerah yang belum memiliki kepala daerah defenitif, standar pelayanan minimal perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan belum tcrintegrasi secara rigid dengan dokumen perencanaan pcmbangunan daerah 2023-2026 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal sehingga perlu ditetapkan standar pelayanan minimal Rumah Sakit Pratama Bilabanggai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Pratama Bilabanggai;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pedoman dan acuan batasan layanan minimal yang seharusnya dipenuhi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada instansi pengguna dan masyarakat yang meliputi komponen SPM, indikator SPM, ketercapaian minimal, batas waktu pencapaian SPM dan uraian SPM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
5 Halaman, Lampiran 34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah RSUD H. Abdul Aziz Marabahan
ABSTRAK:
bahwa s- dalam· . rangka meningkatkin·. dan memberikan
manfaat bagi Pengelolaan Kas Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), terdapat pelampauan pendapatan dari target yang
ditetapkan, . sehingga : perlu melakukan Pengaturan
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( Surplus ); bahwa sebagai pedoman agar pelaksanaan penggunaan sisa
Iebih.perhiturigan anggaran ( surplus ) dapat berjalan sesuai
dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien,
ekonomis;.' transparan, ct .• ' bertanggungjawab dan
memperhatikan azas .kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat; bahwa 'berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Barito Kuala tentang Penggunaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran ( Surplus ) pada Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah RSUD
H. Abdul Aziz Marabahan. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 1820); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) dan Zatau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
danjatau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
danj atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6485); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009
Nomor144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238, Tambah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841); . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757); 0. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340); 1.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor5165); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5942); 3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor6322); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2022 Nomor 5).
Materi pokok: KETENTUANUMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELOLAAN SISA LEBIH
PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD, PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BLUD
RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.
ABSTRAK:
Bahwa prinsip dan dasar penetapan tarif Badan Layanan Umum Daerah didasarkan pada kontinuitas dan pengembangan pelayanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan, serta kompetisi yang sehat;
Bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak yang menjadi salah satu perhitungan biaya riil untuk melaksanakan operasional pelayanan, maka jasa tarif pelayanan dan struktur komponen dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah perlu dilakukan penyesuaian;
Bahwa perlu diatur kembali jasa tarif pelayanan dan struktur komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau unit pelaksanaan teknis Daerah pengelolaan sampah dan air limbah sebagai dasar dalam memberikan pelayanan persampahan dan air limbah serta pelayanan administrasi kepada masyarakat;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan dan Struktur Komponen pada Badan Layanan Umum Daerah Intan Hijau Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah dan Air Limbah.
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati anjar Nomor 74 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 56 TAHUN 2018 TENTANG TARIF PELAYANAN DAN STRUKTUR KOMPONEN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH INTAN HIJAU UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH DAN AIR LIMBAH.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2023.
PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 56 TAHUN 2018
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 19 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR
ABSTRAK:
Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat ( 1 ) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Sak.it Umum Daerah Alimuddin Umar;
sehubungan adanya tidak kesesuaian Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka perlu dilakukan perubahan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalag UU No. 6 Tahun 1991; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Kemenses No. 772/Menkes/SK/VI/2002; Perda Kabupaten Lampung Barat No. 8 tahun 2016; Perbup Lampung Barat No. 2 Tahun 2022; Perbup No. 38 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah ALIMUDDIN UMAR
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
5 hlmn
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pada BLUD UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kab.Konawe Selatan
ABSTRAK:
a.
bahwa
berdasarkan ketentuan
pada
Pasal
98
Peraturan Menteri Dalam
Negeri
Nomor
79
tahun
2018
tentang
Badan
Layanan
Umum
Daerah;
b.
bahwa
berdasarkan maksud
pada
huruf
a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Pedoman
Pengelolaan
Investasi Pada Badan Layanan
lJmum Daerah
(BLUD)
Pusat Kesehatan
Masyarakat
Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di
Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 24,
Tambahan l.embaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor 4267);
SALINAN
2. Undang-Undang
Nomor 15 tahun
2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan
Tanggung Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2004 Nomor 66,
Tambahan
(lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4400); 3.
Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2009 tentang
Pelayanan Publik
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2009
Nomor 112,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
5038);
4.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Nomor
5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang
Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5234)
sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua
atas
Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 ter:tang
Pemerintahan Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan kmbaran Negara
Nomor
5587) sebagaimana
telah
diubah
beberapa
kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor
5679);
7.
Undang-Undang
Nomor
I Tahun 2022 tentaag
Hubungan Keuangan
antara
Pemerintah Pusat
dan
Pemerintah
Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2022
Nomor
4,
Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
6757); 8. Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum
(l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 45021,
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun
2Ol2 tentang
Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23
Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
l,ayanan
Umum
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan
Pemerintah Nomor
27 Tahun 2Ol4
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor
92,
Tambahan
kmbaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28
Tahun
2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor 27
Tahun 2Ol4 tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2020
Nomor
142, Tambahan
Lembaran Negara
Nomor
6523); 10. Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019
tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
(kmbaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2019
Nomor 42, Tambahan
[.embaran Negara
Nomor
63221;
1
1. Peraturan
Menteri
Dalam Negeri
Nomor
80
Tahun
2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia
Tahun 2015
Nomor 2036), sebagaimana
teiah diubah
dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun
2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor
80
Tahun
2015 tentang
Pembentukan
Produk Hukum Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor
t57);
12. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan layanan
Umum
Daerah
(Berita
Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
12131;
13. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2019
Nomor
68);
14. Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019 tentang
Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor
1335);
15. Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 10 Tahun 2OO7
tentang
Urusan Pemerintah
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun
2007 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 3 Tahun 2O2l tentang
Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan
Daerah
(kmbaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021
Nomor 3); 18. Peraturan
Bupati Kabupaten Konawe
Selatan
Nomor
29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian
Penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Badan
l.ayanan
Umum
Daerah
(PPK-BLUD)
di
Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun
2013 Nomor 29);
BAB I
KETENTUAN
UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
INVESTASI BAB IV
PELAPORAN BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
10 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
