SEKRETARIAT - LEMBAGA - PENYIARAN - PUBLIK - LOKAL - KABUPATEN - KUNINGAN
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BD 2007/No.51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan, dipandang perlu membentuk Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2005; Perda Kab. Kuningan No. 4 Tahun 2007; Perbup Kuningan No. 7 Tahun 2005
Peraturan ini mengatur tentang Sekretariat Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kuningan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Kepegawaian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2007.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa agar dalam pelaksanaan pelayanan di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Atap, kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Karanganyar diberikan Tunjangan Khusus; bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 3 Tahun 2006; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 3 5 Tahun 2006;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Bab III Tunjangan Khusus
Bab IV Mekanisme Pemberian Tunjangan Khusus
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2007.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 15 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Laksana Pelayanan Perijinan Di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Pati khususnya pelayanan di bidang perijinan dipandang perlu menerapkan sistem pelayanan perijinan satu pintu (one stop service); bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan sistem pelayanan perijinan 'satu pintu (one stop service) di Kantor Peiayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati periu adanya penyederhanaan prosedur, mekanisme dan tata laksana pelayanan perijinan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam huruf a dan huruf b, periu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata laksana Peiayanan Perijinan di Kantor Peiayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 1982; Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1994; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 1999; Peraturan Daeran Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 5 Tahun 1998;Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2003
Tata laksana peiayanan perijinan satu pintu di Kantor Pelayanan Perijinan Teroadu meliputi: ljin Lokasi; ijin Mendirikan Bangunan (IMB); Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat ljin Penambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (SiPD); Tanda Dattar lndustri (TDI); ljin Usaha industri (IUI); Tanda Daftar Gudang (TDG); Tanda Daftar Perusahaan (TOP); Jjin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras; ljin Penggunaan Alun-alun: ljin Gangguan; Ijin Pengumpulan Dana; ljin Melewati Jalan Terlarang (IMJT); ijin Menutup Jalan; ljin Reklame; dan ljin Pendirian Tempat lbadah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2007.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2007
PELAYANAN TERPADU - SATU PINTU - KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2007/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perizinan sebagai instrumen pengendalian/pengaturan dan sumber PAD;
bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2000; PERMENDAGRI No. 24 Tahun 2006; PERDA No. 9 Tahun 2001; PERDA No. 33 Tahun 2001; PERDA No. 34 Tahun 2001; PERDA No. 35 Tahun 2001; PERDA No. 14 Tahun 2002; PERDA No. 16 Tahun 2002
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Meliputi Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Instansi yang Melaksanakan Perizinan; Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2007.
3 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 15 Tahun 2007
Pelaksanaan dan Pengenaan Tarif Golongan Surat Izin Tempat Usaha Di Kabupaten Luwu Utara
2007
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD.2007/No.13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelaksanaan dan Pengenaan Tarif Golongan Surat Izin Tempat Usaha Di Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya peraturan daerah nomor 4 athun 2007 tentang surat izin tempat usaha, maka dipandang perlu pelaksanaan dan pengenaan tarif golongan surat izin tempat usaha dalam kabupaten luwu utara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu ditetapkan dengan peraturan bupati
1. undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 41, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 (lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 246, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4048);
2. undang-undang nomor 13 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten daerah tingkat II luwu utara (lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3826);
3. undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355);
4. undang-undang nomor 01 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 05, tambahan lembaran negara republik indonesia 4355);
5. undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan rembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan [eraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (lembaran negara republik indonesia tahun 2005 nomor 108, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4548);
6. undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lembaran negra republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik nomor 4438);
7. peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah (lembaran negara republik indonesi tahun 2001 nomor 119, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4139);
8. peraturan daerah kabupaten luwu utara nomor 4 tahun 2007 tentang surat izin tempat usaha (lembaran negararepublik indonesia tahun 2007 nomor 4)
pasal 1 : objek surat
pasal 2 : jenis usah
pasal 3 : syarat-syarat penerbitan
pasal 4 : tarif besarnya
pasal 5 : tata cara pembayaran
pasal 6 : peraturan daerah ini berlaku
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2007.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Kab Bekasi Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pengelolaan Limbah Padat Bukan Berasal dari Bahan Berbahaya dan Beracun (Non-B3) yang Bernilai Ekonomis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007
PERBUP Kab. Rembang No. 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Terpaou Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang
Mengubah
Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD Tahun 2007/No. 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa izin praktek dokter sesuai dengan peraturan perundang undangan ditandatangani oleh pejabat kesehatan sehingga tidak termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan oleh UPTSP; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 034 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 Tahun 2006; Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rernbang Nomor 20 Tahun 2003;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kabupaten Rembang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2007.
3 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
