Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 79 Tahun 2018 dan beberapa ketentuan lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu ementapkan Peraturan Bupati tentanng Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 44 Thaun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No. 129/PMK.05/2020; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2022; Perbup Cirebon No. 37 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Pinjaman, Investasi, Kerja Sama, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 66 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kebumen No. 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pejabat Pengelola Dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan efektivitas
penyelenggaraan dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat pada Badan Layanan Umum Daerah,
perlu memenuhi kebutuhan pegawai yang berasal
dari tenaga profesional lainnya;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, pengadaan,
persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia,
masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian
pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari
tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan
Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat
Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum
Daerah Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah:
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020;
Di Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang:
Pejabat Pengelola dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Kebumen
yang terdiri dari
Ketentuan Umum,
Maksud Dan Tujuan,
Ruang Lingkup,
Sumber Daya Manusia BLUD
Manajemen Pejabat Pengelola BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya,
Manajemen Pegawai BLUD Yang Berasal Dari Tenaga Profesional Lainnya,
Pengawasan Dan Pengendalian,
Pembinaan,
Pembiayaan,
Ketentuan Peralihan, dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Unit Puskesmas dan Unit Pengobatan Penyakit Paru Kebumen dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kebumen dicabut.
25 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 65 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Badan layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pengujian Kendaraan Bermotor;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021;Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;JENIS TARIF LAYANAN BLUD UPTD BALAI PKB;PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2023.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 64 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 64, BD Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 No 64; https://jdihprokum.ponorogo.go.id/upload/891/2023perbupponorogo064.pdf
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Khusus bagi Tenaga Pengampu pada Kegiatan Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono S. TA 2023
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penambahan layanan kesehatan di Bidang Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Harjono S.Ponoro, membutuhkan adanya dukungan dari tenaga pengampu yaitu dokter tamu dan tenaga ahli atau profesional yang berasal dari luar badan layanan umum daerah RSUD dr. Harjono S. Ponorogo;
Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dari tenaga pengampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, memerlukan ketersediaan anggaran untuk jasa tenaga, yang belum tercantum dalam Perbup Ponorogo No 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemkab Ponorogo TA 2023;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perbup Ponorogo No 61 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan di Lingkungan Pemkab Ponorogo TA 2023, perlu untuk disusun Perbup tentang Standar Biaya Khusus Bagi Tenaga Pengampu di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Standar BIaya Khusus Bagi Tenaga Pengampu pada kegiatan Pelayanan Kesehatan di Badan Layanan Umum Daerah RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo TA 2023.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 44 Tahun 2009;
Perpres No 33 Tahun 2020;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
UU No 44 Tahun 2009;
Perpres No 33 Tahun 2020;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
PMK No 83/PMK.02/2022;
Permendagri No 84 Tahun 2022;
Perbup Ponorogo No 61 Tahun 2022.
Standar Biaya Khusus berfungsi sebagai;
a. Pedoman perencanaan yang hanya berlaku pada BLUD RSUD, dan
b. batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari satuan biaya jasa tenaga pengampu yang terdiri dari dokter tamu dan tenaga ahli profesional;
Standar Biaya Khusus Kegiatan Pelayanan Kesehatan di peruntukkan bagi tenaga pengampu yang terdiri dari:
a. dokter tamu;
b. tenaga ahli profesional yang berfungsi sebagai tenaga pendamping dokter tamu pada kegiatan pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 62 Tahun 2023
TATA - CARA - KERJA - SAMA - PUSAT - KESEHATAN - MASYARAKAT - YANG - MENERAPKAN - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 62, BD Kab Bogor Tahun 2023 No 62
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Kerja Sama Pusat Kesehatan Masyarakat Yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta untuk percepatan dan perbaikan mutu pelayanan kesehatan dengan prinsip efektif, efisien, ekonomis dan menguntungkan, berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permenkes No. 37 Tahun 2012; Permenkes No. 13 Tahun 2015; Permenkes No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permenkes No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 43 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 9 Tahun 2022; Perbup No. 41 Tahun 2022; Perbup Bogor No. 20 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yang meliputi Ketentuan umum, Maksud dan tujuan, Kerja sama, Kerja sama operasional, Pemanfaatan barang milik daerah, Pemantauan dan evaluasi, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2023.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2023.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 60 Tahun 2023
PERBUP Kab. Pekalongan No. 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
PERBUP Kab. Pekalongan No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna menyesuaikan tarif Pelayanan Kesehatan lbu dan Anak pada ANC Terpadu dan adanya penambahan fasilitas alat kesehatan di Puskesmas, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 ten tang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 51 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 Ten tang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan sudah tidak sesuai dan perlu diubah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 201 7 ten tang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Unda ng Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran pada Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pekalongan
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan, perlu adanya pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada DInas Kesehatan Kabupaten Kudus sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kudus Nomor 70 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Struktur Anggaran BLUD UPTD Puskesmas, Pengelolaan Dana APBD dan APBN, Pengelolaan Dana BLUD UPTD, Remunerasi, Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan Barang APBD, Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2015 ddicabut.
26 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 60 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2023 No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Renumerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja untuk
pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, loyalitas
dan integritas pegawai Rumah Sakit Umum Daerah yang
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu
diberikan remunerasi. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dan kinerja rumah sakit, perlu ditopang oleh Sistem
Remunerasi sebagai bentuk motivasi dan penghargaan
kepada pegawai. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
pengaturan mengenai remunerasi dengan
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas,
kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Remunerasi di RSUD yang menerapkan PPK BLUD dengan tujuan meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan kinerja karyawan, serta berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja operasional RSUD. Ruang lingkup remunerasi meliputi komponen gaji, tunjangan, insentif, jasa pelayanan, tambahan penghasilan, bonus prestasi, honorarium, pesangon, dan pensiun, yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan keputusan direktur RSUD. Pasal-pasalnya juga mengatur hak, kewajiban, serta tata cara penentuan dan pemberian remunerasi kepada karyawan RSUD berdasarkan status dan jabatan masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu
dan berkesinambungan, perlu adanya pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kelola
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah
dan Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penetapan pola tata kelola unit pelaksana
teknis daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah merupakan kewenangan bupati; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagairhana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Pola Pengelolaan Keuangan, Kerja Sama, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Puskesmas, Pengelolaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 dicabut.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2023 No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah IR. Soekarno
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di
Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat
berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber
daya manusia yang profesional. Dalam rangka mendukung dan meningkatkan
pelayanan masyarakat, perlu didukung dengan ketersediaan
sumber daya manusia yang memadai;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, pengadaan, persyaratan, pengangkatan,
penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan
pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal
dari tenaga professional lainya diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pengadaan, pengangkatan, pengelolaan, dan pemberhentian Pegawai Non ASN di BLUD-RSUD Ir. Soekarno, meliputi pegawai tetap, kontrak, dan magang. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kewajiban, hak, penghargaan, serta formasi dan prosedur pengadaan pegawai non-ASN, yang diatur secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku di lingkungan BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
