PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.355 peraturan dalam 0,029 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 59/PMK.05/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 49/PMK.05/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Penerima Tunjangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.02/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 8/PMK.02/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Mengubah
  1. PMK No. 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.02/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum
Dicabut sebagian dengan
  1. PMK No. 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus
    Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 62
Diubah dengan
  1. PMK No. 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomorr 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus
  2. PMK No. 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
  3. PMK No. 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
  4. PMK No. 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07 /2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.02/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 108/PMK.02/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 114/PMK.02/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan