Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 796 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/01/2015 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Abstrak

BUMN Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-01/MBU/WK/2013 tentang Area Potensi Rawan Korupsi pada Kementerian BUMN

Download file:

Permen BUMN Nomor 1 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2015

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NO. PER-01/MBU/01/2015, BN.2015/No.92, jdih.bumn.go.id : 3 hlm.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; b. bahwa pemahaman yang tidak seragam mengenai benturan kepentingan menimbulkan penafsiran yang beragam dan berpengaruh pada kinerja pegawai, sehingga perlu disusun pedoman penanganan benturan kepentingan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 N mor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021)7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890); 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014; 11. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014- 2019; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; Atasan langsung pejabat dan/atau pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhad zo pelaksanaan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

CATATAN:

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2015.
Mencabut a Peraturan Menteri ini, Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-01/MBU/WK/2013 tentang Area Potensi Rawan Korupsi pada Kementerian BUMN
13 halaman dengan lampiran

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Perpajakan

Download file:

Peraturan LKPP Nomor 5 Tahun 2020.pdf

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Perka LKPP No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Download file:

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2020.pdf

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Whistleblowing System Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka LKPP No. 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Mengubah

Perka LKPP Nomor 11 Tahun 2014

Download file:

Peraturan LKPP Nomor 1 Tahun 2018.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Tindak Pidana Korupsi di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Download file:

PERKA 7 Tahun 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Sistem Pengendalian Intern Gratifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Perka BKPM No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download file:

PERKA 6 Tahun 2015.pdf

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Standar/Pedoman Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perka BKPM No. 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Download file:

Perka_BKPM_3_2013.pdf

Perka_BKPM_3_2013 lamp.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mengubah

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 17 Tahun 2014.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Kesehatan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi

Status Peraturan

Mencabut

Perka BPOM No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Download file:

peraturan-bpom-no-27-tahun-2023.pdf

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Abstrak

Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Gratifikasi

Download file:

Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2021.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.