Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Perpustakaan Umum Di Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa Perpustakaan merupakan pusat informasi, sumber belajar dan penunjang mengajar serta tempat rekreasi; bahwa Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang prima perlu menambah hari dan waktu pelayanan agar para pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum pengguna jasa Perpustakaan dapat lebih mudah, leluasa dan lebih banyak terlayani; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Perpustakaan Umum di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Pemalang;
Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Waktu dan Ketentuan Layanan
Bab III Petugas dan Ketentuan Petugas Layanan
Bab IV Pakaian
Bab V Insentif
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2009.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2009
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30.A.2, BD.2008/No.21.a2 Seri D Nomor 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomcr 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2008.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 9.B Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Purworejo
ABSTRAK:
bahwa standar pelayanan minimal merupakan persyaratan pembahan kelembagaan RSUD SARAS HUSADA menjadi Bahan Layanan Umum Daerah Kab Purworejo; bahwa akuntabilitas kinerja pelayanan harus dapat ditunjukkan dengan adanya jenis pelayanan dasar, indikator-indikator dan target pencapaian kinerja yang ditetapkan sebagai Standar Pelayanan Minimal; bahwa belum tersedianya indikator-indikator kinerja palayanan di RSUD SARAS HUSADA; bahwa berdasarkan butir a, b dan c, maka perlu disusun standar pelayanan minimal BLUD Kab Purworejo;
UU No 23 Tahun 1992; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 1 Tahun 2004; PP No 20 Tahun 2001; PP No 56 Tahun 2001; PP No 41 Tahun 2007; PP No 23 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; Perda Kab Daerah Tk II Purworejo No 9 Tahun 1997; Surat Bupati No 060/358/2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal BLU RSUD Saras Husada Purworejo, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2008.
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 494 Tahun 2008
DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 494, BD.2008/No. 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggara- an Pemerintahan Daerah dan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu disusun Standar Pelayanan Minimal; bahwa Standar Pelayanan Minimal sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan untuk melakukan pengawasan terhadap Akuntabilitas Aparatur Pemerintah dalam pemberian pelayanan publik; bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor : 63/Kep/M.PAN/7/2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 10 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2008.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 340 Tahun 2008
ALUN-ALUN, STADION DAN GEDUNG OLAH RAGA - IZIN PENGGUNAAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 340, BD.2008/No. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Penggunaan Alun-Alun, Stadion Dan Gedung Olah Raga
ABSTRAK:
bahwa Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 32
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penggunaan Alun- alun, Stadion dan Gedung Olah Raga (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005
Nomor 3 Seri E) sudah tidak sesuai dan tidak
relevan lagi dengan kondisi saat ini, maka
dipandang perlu diatur kembali Izin Penggunaan
Alun-alun, Stadion dan Gedung Olah Raga; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/Kep/M.PAN/2/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang izin penggunaan alun-alun, stadion dan gedung olah raga, persyaratan penggunaan alun-alun, stadion dan gedung olah raga, tata cara izin penggunaan alun-alun, stadion dan gedung olah raga, kewajiban pemegang izin penggunaan alun-alun, stadion dan gedung olah raga, uang jaminan, pengembalian uang jaminan, pelayanan administrasi, penolakan/penundaan izin penggunaan alun-alun, stadion dan gedung olah raga, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2008.
Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2005 dicabut.
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 339 Tahun 2008
BIDANG KESEHATAN - PROSEDUR DAN TATA CARA PERIZINAN
2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 339, BD.2008/No. 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Dan Tata Cara Perizinan Bidang Kesehatan Di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia
harus diwujudkan dalam bentuk pemberian
berbagai upaya kesehatan kepada seluruh
masyarakat melalui penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang berkualitas dan
terjangkau oleh masyarakat; bahwa sebagai upaya hukum untuk
memberikan perlindungan menyeluruh kepada
masyarakat sebagai pelaksana dan penerima
pelayanan kesehatan swasta maka perlu adanya
pengaturan izin di bidang kesehatan; bahwa untuk meningkatkan transparansi dan
akuntabilitas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun
2002 tentang Retribusi Izin Operasional
Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan,
dipandang perlu diatur Prosedur dan Tata Cara
Perizinan Bidang Kesehatan di Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/1986; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 572/MENKES/PER/VI/1996; Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/X/2001; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04/MENKES/SK/I/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 900 /MENKES/SK/VII/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Rebupik Indonesia Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis perizinan di bidang kesehatan, persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan perizinan penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2008.
34 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 269 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Izin Pemasangan Reklame
ABSTRAK:
bahwa Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 27
Tahun 2005 tentang Tata Cara Izin Pemasangan
Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan periklanan/reklame pada saat ini,
sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut di atas, dipandang
perlu diatur Tata Cara Izin Pemasangan Reklame
dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
6 Tahun 1977; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan izin pemasangan reklame, tata cara izin pemasangan reklame, pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2008.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2005 dicabut.
11 hal
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 101 Tahun 2008
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2008 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha
Jasa Konstruksi Kabupaten Banyumas.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2003; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
139/KPTS/1988; Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana
Wilayah Nomor 369/KPTS/M/2001; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1
Tahun 2008.
Peraturan bupati ini mengatur tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2008.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 63 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perixinan dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah maka pelayanan perizinan perlu dilakukan secara terpadu. Dalam rangka mempercepat proses pelayanan perizinan secara terpadu dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan yang ditetapkan dengan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan perlu pendelegasian kewenangan penandatanganannya. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 24 Tahun 2006; KepmenPAN No. 81 Tahun 1993; Perda No. 23 Tahun 2001; Perda No. 4 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 7 Tahun 2006; Perda No. 4 Tahun 2003; Perda No. 5 Tahun 2003; Perda No. 7 Tahun 2003; Perda No. 2 Tahun 2006; Perda No. 3 Tahun 2006; Perda No. 6 Tahun 2006; Perda No. 3 Tahun 2008; Perbup No. 33 Tahun 2008.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, tujuan dan sasaran, jenis-jenis perizinan yang didelegasikan, kewenangan penandatanganan perizinan, koordinasi, pembiayaan, pembinaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2008.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
