PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.355 peraturan dalam 0,024 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/PMK.02/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBN Sumber Daya Alam
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 19/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Mencabut
  1. PMK No. 131/PMK.07/2019 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.02/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 177/PMK.02/2020 tentang Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBN Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 12/PMK.04/2023 tentang Tata Cara Penyetoran Saldo Mengendap Di Rekening Lainnya yang Dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Kas Negara
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.02/2019
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Mencabut
  1. PMK No. 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Download file:
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2020
Mencabut
  1. PMK No. 187/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.07/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBD APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Diubah dengan
  1. PMK No. 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.05/2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
APBN Subsidi, PSO
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 178/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
Mencabut
  1. PMK No. 18/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
  2. PMK No. 44/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik
  3. PMK No. 162/PMK.02/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.02/2017 Tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan