Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,041 detik

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar

Abstrak

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa

Download file:

UU Nomor 24 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Bank Indonesia

Abstrak

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Mencabut

UU No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral

Download file:

UU Nomor 23 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pemerintahan Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

Download file:

UU Nomor 22 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 21 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 20 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pengesahan ILO Convention No. 105 Concerning The Abolition of Forced Labour (Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa)

Abstrak

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Download file:

UU Nomor 19 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Jasa Konstruksi

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Download file:

UU Nomor 18 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Ibadah Haji

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Download file:

UU Nomor 17 Tahun 1999.pdf

Ibadah Haji - KEAGAMAAN

1999

Undang-undang (UU) NO. 17, LN. 1999/ No. 53, TLN NO. 3832, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRAK:

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Upaya penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar sesuai dengan tuntutan agama sehingga perlu ditetapkan UU penyelenggaraan haji.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1), Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara; UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah; UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; UU Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; UU Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan; UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran; dan UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Dalam UU ini diatur mengenai hak warga negara yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah haji dan kewajiban pemerintah melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan dan kenyamanan yang diperlukan oleh setiap warga negara yang menunaikan ibadah haji. Pokok pengaturan dalam UU ini yaitu asas dan tujuan haji; pengorganisasian; biaya penyelenggaraan ibadah haji; pendaftaran; pembinaan; kesehatan; keimigrasian; transportasi; dan barang bawaan. Selain itu juga diatur mengenai akomodasi; penyelenggaraan ibadah haji khusus; penyelenggaraan ibadah umrah; dan ketentuan pidana.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 1999.
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Ordonansi Haji (Pegrims Ordonnantie Staatsblaad Tahun 1922 Nomor 698) termasuk segala perubahan dan tambahannya dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan : 8 hlm.

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan Kota Administratif Dumai

Download file:

UU Nomor 16 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 15 Tahun 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 1999.