Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PELAYANAN KESEHATAN DASAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan ibu dan Anak Berbasis Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan Pengembangan Usaha Kesehatan Ibu dan Anak dimaksudkan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, UU No.36 Tahun 2009, UU No.52 Tahun 2009, PP No.21 Tahun 1994, PP No.27 Tahun 1994, PP No.38 Tahun 2007, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2009, Perda No.14 Tahun 2009, Perbup No.33 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran, Penyelenggaraan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2011.
Peraturan ini memiliki 8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, Dan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah dilaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal) dari Pemerintah serta pelayanan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil; b. bahwa agar pelaksanaan program Jamkesmas, Jampersal, dan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri sipil berjalan tertib dan lancar serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu diatur mengenai tata cara pengelolaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, Jaminan Persalinan, dan Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/146/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/PER/II/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/Per/III/2011, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2009.
Terdiri dari 44 pasal, 12 bab yaitu ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip penyelenggaraan, sasaran penerima pelayanan, ruang lingkup dan paket manfaat, kebijakan operasional pengelolaan program jampersal, pengelolaan keuangan, pengorganisasian program jamkesmas dan jampersal, indikator keberhasilan, pemantauan dan evaluasi program jamkesmas dan jampersal, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2011.
mengatur mengeni pengelolaan program jaminan kesehatan masyarakat, jaminan persalinan, dan asuransi kesehatan pegawai negeri sipil di kabupaten sumedang
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2011
perbup - PENGELOLAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD.2011/No.24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas Dan Jaringannya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan program Jamkesmas di Puskesmas
dan jaringannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan
Jaringannya serta Biaya Dukungan Manajemen Jaminan
Kesehatan Masyarakat di Tingkat Puskesmas; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PERN/2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1097/MENKES/PERNl/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan
Kesehatan Dasar Jamkesmas, maka Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat pada
Puskesmas dan Jaringannya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1097/MENKES/PER/Vl/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2006
Pengelolaan Dana Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Pada Puskesmas Dan Jaringannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dr. R. Sotrasno Kabupaten Rembang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD Tahun 2011/No.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa pengaturan rincian jenis tindakan medik di Rumah Sakit
umum dr. R. Soetrasno Rembang yang diatur dalam Peraturan
Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang perlu dilakukan
penyesuaian dengan realitas saat ini;
b. untuk maksud tersebut huruf a. perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah
dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 T ahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2004
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4431 ); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/
MENKES/ SKI VI/Tahun 2002 tentang Pedoman Internal Rumah
Sakit (Hospital Bylaws) Rumah Sakit; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/2003 tentang
Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/
Menkes/SKIIV/2005 Tentang Pedoman Peraturan Internal Stat
Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. R.
Soetrasno Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 97); 12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada -
Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Rembang (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah
dr.R.Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2011 Nomor 13).
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah ketentuan Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2011.
Peraturan yang Dicabut/Diubah adalah: Peraturan Bupati Rembang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang (Berita Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 13)
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011
PERBUP Kab. Kendal No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kendal Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kendal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (Jamkesmasda) Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi orang miskin/tidak mampu sebagai peserta tambahan program jaminan kesehatan masyarakat kuota daerah Kabupaten Kendal dipandang tidak efektif dan banyak yang tidak tepat sasaran serta berdampak pada aspek pengelolaan keuangan daerah. maka kepesertaannya dipandang perlu untuk ditinjau kernbali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jarninan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nornor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 286/MENKES/SK/Vl/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 24 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nornor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Bupati Kendal Nornor 89 Tahun 2008; Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2009; Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendai Nomor 89 Tahun 2008 tentang Pedoman Jaminan Kesehatan Masyarakat Kuota Daerah (JAMKESMASDA) Kabupaten Kendal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011.
Peraturan Bupati Kendai Nomor 89 Tahun 2008 diubah
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
ABSTRAK:
bahwa belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja yang ditetapkan sesuai dengan praturan perundang-undangan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1974, UU No.23 Tahun 1992, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.45 Tahun 1994, PP No.32 Tahun 1996, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, Keppres No.40 Tahun 2001, Permendagri No.13 Tahun 2006, Kepmenkes No. 1333/MENKES/SK/XII/1999, Kepmendagri No.01 Tahun 2002, Perda No.7 Tahun 2006, Perda No.9 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: PERUBAHAN Lampiran ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI TENAGA MEDIS, PARAMEDIS DAN NON MEDIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER AGOESDJAM KABUPATEN KETAPANG
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 1 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak, dan untuk mendukung Millenium Development Goals yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan agar Program Jaminan Persalinan dapat berjalan efektif dan efisien, perlu adanya pedoman pelaksanaan jaminan persalinan di Kabupaten Kendal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten
Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 631/MENKES/PER/111/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nornor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan Oaerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, prinsip dan tujuan, ruang lingup jampersal, hak peserta jampersal, prosedur pelayanan persalinan, pendanaan jampersal, besaran tarif pelayanan, pengelolaan dana, tim pengelola jamkesmas dan jampersal, pemantauan dan evaluasi, penanganan keluhan, pencatatan pelaporan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Peningkatan Puskesmas Perawatan Barus Menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Barus Dan Struktur Organisasi, Uraian Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Barus Kabupaten Tapanuli Tengah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 22 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
