Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2023 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN ARSIP STATIS
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
47 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
b. bahwa untuk menjaga serta melakukan penataan
kearsipan di Kabupaten Sampang maka perlu
membuat Peraturan Bupati Sampang tentang
Pengelolaan Arsip Statis.
Mengingat: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022
Nomor 2); 2. Peraturan Bupati Sampang Nomor 72 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusutan Arsip Dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 72);
3. Peraturan Bupati Sampang Nomor 127 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kabupaten Sampang (Berita Daerah
Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 127).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETETNTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PENGELOLAAN ARSIP STATIS, KETETNTUAN PENUTUP, LAMPIRAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Pengamanan Arsip Dinamis, Klasifikasi Keamanan dan Pengaturan Akses Arsip Dinamis, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
118 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
memegang peranan yang cukup penting dalam
mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan
berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan
dinamis secara baik sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang bersih dan efektif; bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya
memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan
efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi
kearsipan dinamis; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021
tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan
Dinamis Terintegrasi, menyebutkan Lembaga
Negara/Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri dan
BUMN/BUMD dalam pengelolaan arsip dinamis harus
menerapkan SRIKANDI; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam
pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan SRIKANDI. Perangkat Daerah harus menyediakan prasarana dan sarana meliputi ruang dan peralatan yang dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan informasi (Personal Komputer, Internet, dan Scanner). Perangkat Daerah harus menyiapkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi di bidang Kearsipan dan atau Teknologi Informasi.
Ruang lingkup Pedoman Penerapan SRIKANDI meliputi: a. pengertian umum dalam penerapan SRIKANDI; b. indikator penerapan SRIKANDI; dan c. penerapan SRIKANDI. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengertian umum, indicator dan
penerapan SRIKANDI dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis
ABSTRAK:
Bahwa arsip merupakan identitas dan jati diri masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan menjaga dinamika gerak maju masyarakat, maka arsip yang tercipta harus dikelola dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik; bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu adanya klasifikasi dan pembatasan terhadap akses arsip dinamis di Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan arsip dinamis di Daerah, maka perlu disusun pedoman yang mengatur sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang
ABSTRAK:
bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan
pertanggungjawaban pemerintahan daerah serta memori
kolektif yang memiliki arti penting dan strategis yang dapat
menyajikan informasi ten tang penyelenggaraan
pemerintahan, perumusan kebijakan, dan pengambilan
keputusan untuk kesejahteraan masyarakat yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Pemerintahan Daerah wajib memelihara, melindungi,
dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori
arsip terjaga; bahwa kebijakan pengelolaan arsip terjaga perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab Pimpinan Pencipta Arsip, Jenis Arsip Terjaga, Pengelolaan Arsip Terjaga dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kode Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi kearsipan serta mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi perlu adanya kode klasifikasi arsip;bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu penyeragaman kode klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022;Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021;
PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP PEMERINTAH DAERAH,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;KODE KLASIFIKASI ARSIP;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
56 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 29 Tahun 2023
Pedoman Penerapan – Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 29, BD 2023 (29)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa; berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.43 Tahun 2009
PP No.28 Tahun 2012; Peraturan ANRI No.4 Tahun 2021.
PerBup ini berisi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, dan Pedoman Penerapan SRIKANDI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2023.
Pedoman Penerapan SRIKANDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedomaan Pelaksanaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelakasanaan sistem informasi kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakasi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Mas.
1.Ketentuan Umum; dan
2.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah.
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan perlu pengaturan Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 202;
SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS; UNIT PENGOLAH; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 28 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kudus No. 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
PERBUP Kab. Kudus No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dala.m rangka mewujudkan tertib arsip dan
sinkronisasi infonnasi kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus, perlu adanya
pedoman penggunaan kode klasifikasi arsip dala.m
pengelolaan arsip dinamis; bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, beberapa ketentuan
mengenai kode klasifikasi arsip sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun
2017 ten tang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus
Nomor 39 Tahun 2017 ten tang Pedoman Tata
Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kode Klasifikasi Arsip, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2017 dicabut.
103 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
