Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera Tahun Anggaran 2023.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Martapura Banjar Sejahtera Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT MARTAPURA BANJAR SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN 2023.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP;
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL;
PENATAUSAHAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH;
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2023.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 34 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Kab. Cianjur Tahun 2023 No 309
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Labolatorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah,
maka kesehatan merupakan salah satu bidang
pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten sehingga Pemerintah
Kabupaten bertanggung jawab sepenuhnya dalam
penyelenggaraan pembangunan kesehatan untuk
meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya;
bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana
kesehatan yang memberikan pelayanan kepada
masyarakat memiliki peran strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan
masyarakat dan oleh karena itu Puskesmas dituntut
untuk dapat memberikan pelayanan bermutu sesuai
dengan yang ditetapkan dan dapat menjangkau
seluruh lapisan masyarakat;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Um um
Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan
disusunnya Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum
pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang
melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pemalang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pemalang
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Prinsip Pola Tata Kelola dan
Pola Tata Kelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akuntansi Sadan Layanan Umum Daerah Pada Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 2 Tahun 2020; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP no 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP no 74 Tahun 2012; PP 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 64 Tahun 2013; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perbup Bungo No 33 Tahun 2016; Perbub Bungo No 16 Tahun 2018.
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
63
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Pemberian Remunerasi Bagi Profesi Tenaga Medis
Tertentu pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana
Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zubir Mahmud Idi
Kabupaten Aceh Timur
ABSTRAK:
-bahwa dalam upaya mengoptimalkan kinerja,
produlctifitas kerja dengan memperhatikan kelangkaan
suatu profesi tenaga medis tertentu pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi, perlu untuk
memberikan penghargaan berupa remunerasi pegawai
kepada tenaga medis yang memenuhi kriteria kelangkaan
profesi;
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa
remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(1), diatur dengan peraturan kepala daerah berdasarkan
usulan pemimpin;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Pemberian Remunerasi Bagi
Profesi Tenaga Medis Tertentu Pada Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah ,
Sakit Umum Daerah dr. Zubir Mahmud Idi Kabupaten
Aceh Timur;
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
129/PMK.05/2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur 5 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud dan Tujuan, BAB III Pemberian Remunerasi Berdasarkan Kelangkaan Profesi, BAB IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo Nomor 32 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
UU No 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1965; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Bungo No 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 12 Tahun 2019; Perda No 2 Tahun 2021; Perbup Bungo No 33 Tahun 2016; Perbup Bungo No 16 Tahun 2018.
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
24
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 32 Tahun 2023
PENGELOLAAN - KEUANGAN - BADAN - LAYANAN - UMUM - DAERAH - RUMAH- SAKIT - UMUM - DAERAH - SALAK
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2023 NOMOR 32
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Salak
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai salah satu implikasi dari ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Salak Kabupaten Pakpak Bharat sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) maka perlu diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktik bisnis yang sehat;
b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibatdalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Salak Kabupaten Pakpak Bharat perlu diatur Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum RSUD Salak Kabupaten Pakpak Bharat;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/ 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/ 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/ 2022, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, PENGELOLAAN KEUANGAN (Pejabat Pengelola, Penanggung Jawab, Pejabat Keuangan (Sekretaris BLUD RSUD Selaku Pejabat Keuangan, Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran) Pejabat Teknis), PEMBINA, SATUAN PENGAWAS INTERNAL DAN PENGAWAS BLUD, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (Penganggaran), PELAKSANAAN ANGGARAN
( Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan, Belanja, Pengelolaan Kas, Pengelolaan Piutang dan Utang, Investasi, Pengelolaan Barang, Kerjasama, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Defisit Anggaran, Penyelesaian Kerugian, Penatausahaan Keuangan) PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAN ENTITAS, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan, Entitas Pelaporan Keuangan Daerah), KUNTABILITAS KINERJA dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
73 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
a.
bahwa
berdasarkan
ketentuan
pada
Pasal
83 ayat
(6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
79 Tahun 2OIA tentang Badan
Layanan
Umum
Daeral.
;
b.
bahwa berdasarkan
maksud
pada
huruf a,
perlu
menetapkan Peraturan Bupati
Konawe
Selatan tentang
Tarif Layanan BadaJr
Layanan IJmum Daerah
(BLUD)
UPTD Pusat
Kesehatan
Masyarakat
Kabupaten Konawe
Selatan;
1.
Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten
Konawe Selatan di
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 4267);
2. Undang-Undang Nomor
15
tahun
2004 tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan
dan Tanggung Jawab
Keuangan
Negara
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan
kmbaran
Negara Republik
Indonesia Nomor
4400);
3. Undang-Undang
Nomor 25
Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik
(lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan l,embaran
Negara
Republik Indonesia
Nomor
5038];
4.
Undang-Undang
Nomor
36 Tahun
2009
tentang
Kesehatan (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2009
Nomor 144,
Tambahan
kmbaran
Negara
Nomor
5063);
5. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun
2011
tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(lembaran
Negara
Republik Indonesia
Tahun
2011
Nomor
82, Tambahan
kmbaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
5234) sebagaimana
telah diubah
beberapa
kali terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor
13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
(Lembaran
Negara Republik Indonesia
tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
6801);
6. Undang-Undang Nomor 23
Tahun
2014 tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tar:nbahan
kmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah
beberapa
kali
tera-khir
dengan Undang-
Undang Nomor 9 tahun 2015
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan
Lembaran Negara
Republik Indonesia
Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
(kmbaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia
Nomor
6757);
8.
Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan
Keuangan Badan
Layanan
Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2005 Nomor
48,
Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia
Nomor
4502), sebagaimana
telah diubah
dengan Peraturan
Pemerintah
Nomor 74 Tahun
2Ol2 tentang
Perubahan
Atas
Peraturan Pemerintah
Nomor
23
Tahun
2005
Tentang Pengelolaan
Keuangan Badan
Ia.yanan
Umum
(lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2072 Nomor 171,
Tambahan
kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor
5340);
9. Peraturan
Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2Ol4
tentang
Pedoman Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Tahun
2014
Nomor
92, Tambahan
Lembaran
Negara Nomor 5533), sebagaimana telah
diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2O2O
tentartg
Perubahan
Atas
Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang
Pengelolaan
Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142,
Tambahan
L€mbaran Negara
Nomor
6s23);
10. Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ol9
tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara
Nomor
63221; c11. Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80
Tahun
2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia Tahun
2015
Nomor 2036), sebagaimana
telah
diubah dengan
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor
120 Tahun
2018
tentang
Perubahan
atas
Peraturan Menteri
Dalam
Negeri Nomor 80
Tahun 2015
tentang
Pembentukan
Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara Republik
Indonesia
Tahun 2018
Nomor
r57l;
12. Peraturan Menteri
Daiam Negeri
Nomor
79 Tahun
2018 tentang
Badan
layanan
Umum
Daerah
(Berita Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2018
Nomor
t2t3);
13.
Peraturan
Menteri
Kesehatan
Nomor 4 Tahun
2019
tentang
Standar Teknis
Pemenuhan
Mutu
Pelayanan
Dasar
Pada Standar Pelayanan
Minimal
Bidang
Kesehatan
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2019 Nomor
68);
14. Peraturan
Menteri
Kesehatan Nomor 43 Tahun
2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor
1335);
15. Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor
77
Tahun
2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2020
Nomor 1781);
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 10 Tahun
2OO7 tentang Urusan
Pemerintah
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah Kabupaten
Konawe
Selatan
(Lembaran
Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2007
Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe
Selatan
Nomor
3 Tahun 2O2I tentang
Pokok-Pokok
Pengelola Keuangan Daerah
(L,embaran
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati
Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Pedoman
Penilaian
Penerapan
Pola Pengelolaan
Keuangan
Badan
La.yanan Umum Daerah
(PPK-BLUD) di Kabupaten
Konawe
Selatan
(Berita
Daerah
Kabupaten Konawe Selatan
Tahun 2013 Nomor
29);
BAB I
KETENTUAN
UMUM
BAB II
MAKSUD
DAN TUJUAN BAB III
TARIF
LAYANAN BAB IV
PRINSIP
DAN SASARAN
DALAM PENETAPAN
STRUKTUR
DAN BESARAN
TARIF BAB
V
TATA
CARA
PEMUNGUTAN BAB VI
KERINGANAN
DAN
PEMBEBASAN TARIF
LAYANAN BAB VII
PEMANFAATAN PENDAPATAN BAB
VIII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi pada Badan Layanan Umum Daeah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan
yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan
Keuangan Badan Layanan Umum, penyajian laporan
keuangan BLUD diatur dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan berbasis akrual;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa laporan
keuangan BLUD disusun berdasarkan standar akuntansi
pemerintahan dengan mengembangkan dan menerapkan
kebijakan akuntansi yang diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan
Umum Daerah Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten
Kolaka;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagairnana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 Ten tang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015
tentang Pemyataan Standar Akuntansi Berbasis Akrual
Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Sadan
Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1818);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Sadan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 66 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Akuntansi Serbasis Akrual Pemerintah
Kabupaten Kolaka;
21. Peraturan Bupati Kolaka No. 13 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan
Daerah;
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI BLUD RUMAH SAKIT BENYAMIN GULUH
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2023.
110 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hulu Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
Dasar Hukum Perbup adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 8 (delapan) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Prinsip; Pelaksanaan Kerja Sama; Tata Cara Kerja Sama; Hasil Kerja Sama RSUD dengan Pihak Lain; Pemantauan dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
