PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SORONG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SORONG
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanahkan bagi lembaga Pemerintah baik tingkat pusat maupun Daerah untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang dapat berjalan efektif dan efisien untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender, maka diperlukan strategi pengintegrasian Gender yang tercermin dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah yang Responsif Gender;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2015.
Peraturan bupati ini mengatur mengenai pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Sorong
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 737
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan, Penanganan Pelayanan dan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
ABSTRAK:
a. bahwa kekerasan terhadap Perempuan dan Anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, sehingga perlu dilakukannya upaya pencegahan dan penanganan; b. bahwa korban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak harus mendapatkan penanganan pelayanan dan perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan Martabat Kemanusiaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan, Penanganan Pelayanan dan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2008; PERMEN-PPPA No. 5 Tahun 2010.
Pencegahan, Penanganan Pelayanan dan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 735
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender
ABSTRAK:
a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; b. bahwa pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di kabupaten; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peratuarn Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
UU No. 30 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 15 Tahun 2008; SE No. SE-33/MK.02/2012, No. 050/4379a/aj, No. SE 46/MOO-PA/11/2012.
Panduan Teknis Pelaksanaan Pangarusutamaan Gender
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018
tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Penyandang
Disabilitas;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 17 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Penyelenggaraan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas
Bab IV Hak dan Peran Serta Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas
Bab V Pembinaan dan Pengawasan
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
24 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3),
Pasal 40 ayat (5), Pasal 44 ayat (2), Pasal 45 ayat (5), Pasal 62
ayat (4), Pasal 75 ayat (2), Pasal 79 ayat (4), Pasal 85, Pasal 92,
Pasal 97, Pasal 98 ayat (4), Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), Pasal
109 ayat (2), Pasal 123 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pelindungan Penyandang
Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pelindungan Penyandang
Disabilitas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik, Akomodasi yang Layak untuk Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi, Pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial, Pemberdyaan Sosial dan Perlindungan Sosial, Pelayanan Publik, Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, Permukiman, Pembentukan Forum Penyelenggara Kesejahteraan Sosial, Pelindungan dari Bencana, Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, Konsesi bagi Penyandang Disabilitas, Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif, Tata Cara dan Mekanisme Pemberian Penghargaan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sikka Nomor 58 Tahun 2021
Hak Asasi ManusiaKesehatanSistem Pengendalian InternCOVID-19 / Corona
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sikka
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sikka
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/7183/SJ, tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan serta pendektesian dini potensi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) varian Omicron di Kabupaten Sikka; bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sikka belum mengatur mengenai penggunaan aplikasi peduli lindungi dalam pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu melakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sikka.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No 69 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014; Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2020; Instruksi Mendagri No 4 Tahun 2020; Keputusan Presiden No 24 Tahun 2021; Keputusan Menkes No HK.01.07/MENKES/6424/2021; Keputusan Menkes No HK.01.07/MENKES/6688/2021; SE Mendagri No 440/7183/SJ; Perbup Sikka No 28 Tahun 2020.
Peraturan tersebut berisi tentang: 1. Ketentuan Pasal 4 diubah; 2. Ketentuan Pasal 21 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Sikka Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Sikka.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 57 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD Tahun 2021/No.57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Indikasi Medis Inisiasi Menyusu Dini
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian Air Susu Ibu kepada bayi adalah kewajiban bagi ibu dan hak azasi bagi bayi, karena Air Susu Ibu merupakan makanan yang paling baik bagi bayi sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkualitas;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka perlu mengatur Tata Cara Inisiasi Menyusu Dini dan Indikasi Medis Inisiasi Menyusu Dini.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU NO 23 Tahun 2002; UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; PP No 33 Tahun 2012; Perat. Bersama Menteri PPMTKT dan Menkes Nomor 48/Men.PP/XII/2008, Nomor PER.27/MEN/XII/2008, Nomor 1177/Menkes/PB/XII/ 2008; PErgub Jaateng No 56 Tahun 2011
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah meliputi:
a. tata cara Inisiasi Menyusu Dini;
b. indikasi medis Inisiasi Menyusu Dini;
c. pelaksanaan program;
d. peran serta masyarakat;
e. sanksi administrasi; dan
f. pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak
ABSTRAK:
bahwa setiap anak berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat
martabat manusia khususnya perempuan dan anak
termasuk kelompok rentan yang cenderung mengalami
kekerasan sehingga perlu mendapatkan perlindungan
dengan mendapatkan pelayanan yang memadai;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 64
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak, mengamanatkan pengaturan tentang peran
serta masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan
hak anak dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Serta
Masyarakat dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak
Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peran Serta Masyarakat, Strategi Percepatan Peran Serta Masyarakat dalam Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak, Pembentukan Forkom Puspa, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 44 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU LAUT KABUPATEN LINGGA
ABSTRAK:
untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat suku laut, maka pemerintah daerah menerapkan affermative action dalam hal pemberdayaan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 39 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 27 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendikbud No. 10 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini berisi prinsip, maksud, tujuan dan ruang lingkup penyelenggaraan pemberdayaan komunitas masyarakat suku laut serta pembentukan tim koordinasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas sektor demi kelancaran kegiatan pemberdayaan tersebut.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
