Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 252.110 peraturan dalam 0,039 detik

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
Mencabut
  1. UU No. 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
Download file:
UU Nomor 34 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1997/1998
Abstrak
APBN
Download file:
UU Nomor 33 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1999
• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999 Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 7 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
  2. UU No. 3 Tahun 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
Download file:
UU Nomor 32 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Abstrak
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
    Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Diubah dengan
  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  2. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Mencabut
  1. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Download file:
UU Nomor 31 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Download file:
UU_1999_30.pdf
Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)
Abstrak
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
UU Nomor 29 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Abstrak
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Download file:
UU Nomor 28 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Mengubah
  1. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Download file:
UU Nomor 27 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Pencabutan Undang-Undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Download file:
UU Nomor 26 Tahun 1999.pdf
Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Abstrak
APBD APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Mencabut
  1. UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-Daerah, yang Berhak Mengurus Rumah-Tangganya Sendiri
Download file:
UU Nomor 25 Tahun 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan