Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, maka perlu menetapkan PERBUP
Dasar hukum PERBUP ini adalah UU No. 12 Th. 1956; UU No. 43 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011 std terakhir dengan UU No. 13 Th. 2022; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 28 Th. 2012; PerkaANRI No. 6 Th. 2005
PERBUP ini mengatur mengenai pengelolaan arsip vital yang meliputi identifikasi, penataan, perlindungan dan pengamanan, penyelematan dan pemulihan, dan akses dan layanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2023.
21 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan pengelolaan kearsipan
merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang
harus dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan
kearsipan yang komprehensif, terpadu dan
berkesinambungan berdasarkan prinsip, kaidah, dan
standar kearsipan; bahwa dalam rangka menunjang peningkatan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan
pembangunan perlu disusun dan diatur Pedoman
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Blora; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi
Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan
Pemerintah Daerah, pengaturan mengenai kode
klasifikasi arsip di lingkungan Pemerintah Daerah
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Klasifikasi
Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu
disesuaikan dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Klasifikasi Arsip;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Pencipta Arsip yang meliputi: a. fungsi fasilitatif; dan b. fungsi substantif.
Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip berupa angka. Kode Klasifikasi Arsip dimaksud berfungsi sebagai dasar penomoran surat, pemberkasan, penataan, penyusutan, dan penemuan kembali Arsip. Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 22 Tahun Tahun 2019 dicabut.
144 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk rnelaksanakan keterituan Pasal 51 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan dan untuk rnernberikan pedoman bagi
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri dalarn rnelakukan pengelolaan rnengenai tata
cara menjaga keutuhan, keamanan, keselamatan, dan tata
cara pernberkasan serta pelaporan arsip terjaga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu rnenetapkan Peraturan Bupati tentang
Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Tanggung Jawab, Jenis dan Batasan, Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
30 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 30 Tahun 2023
PENGELOLAAN - ARSIP - TERJAGA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - SUMEDANG
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2023/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Terjaga Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015; Perda Kabupaten Sumedang No. 7 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Tanggung Jawab dan Kewajiban Pencipta Arsip dan Lembaga Kearsipan Daerah, Jenis dan Kategori Arsip Terjaga, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 55 tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 55)
Mencabut sebagian
Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 54);
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa untuk pendayagunaan srsip dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan secara efektif dan efisien serta tercapainya tertib pelaksanaan penyusunan arsip dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bukti akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja organisasi dan aparatur lingkup pemerintah Daerah, perlu mangatur Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peratuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturn Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 101 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 3 (tiga) bab dan 5 (lima) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Klasifikasi Arsip; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
a. Lampiran angka III Pola Klasifikasi dan Klasifikasi Kearsipan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 54); dan
b. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 55 tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 55), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk menunjang kelancaran Penataan berkas dalam menjamin tersedian arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta mendinamiskan sistem kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggara kearsipan nasional yang handal dan dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih serta meningkatkan kualitas pelayanan publik serta penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 43 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional No 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. Diatur mengenai ketentuan umum, klasifikasi arsip, pendanaan, pembinaan, bimbingan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulukumba Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP
ABSTRAK:
a. bahwa pedoman penyusutan arsip merupakan acuan bagi pencipta arsip dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip;
b. bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyelamatan arsip yang bernilaiguna melalui pelaksanaan penyusutan arsip;
c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip pada Perangkat Daerah berjalan lancar, tertib administrasi serta sesuai dengan Prosedur diperlukan adanya pedoman penyusutan arsip;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Pemerintah Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2020 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 141);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III : PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IV : PEMINDAHAN ARSIP
BAB V : PEMUSNAHAN ARSIP
BAB VI : PENYERAHAN ARSIP STATIS
BAB VII : KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VIII : PENENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023.
19
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaimana Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS
TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kearsipan untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik, agar setiap informasi kearsipan terekam dengan baik dan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis
Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, sehingga perlu menyusun pedoman penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021; Keputusaan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 679 tahun 2020;
Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi selanjutnya disebut Pedoman Penerapan SRIKANDI adalah serangkaian petunjuk penerapan sistem informasi kearsipan dinamis berbasis elektronik dalam sistem pemerintahan yang terintegrasi, digunakan secara bagi pakai oleh lembaga negara dan/atau Pemerintah Daerah. Pedoman Penerapan SRIKANDI dimaksudkan untuk memberi kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Pedoman Penerapan SRIKANDI bertujuan untuk mendukung terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis secara baik sehingga terwujud tatakelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
Lamp 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2023
KODE - KLASIFIKASI - ARSIP - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - DAERAH - KABUPATEN - BOGOR
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menciptakan keseragamaan penggunaan kode klasifikasi arsip guna mendukung implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi maka perlu menetapkan Perbup tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemda Kab. Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 135 Tahun 2017; Permendagri No. 83 Tahun 2022; Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Klasifikasi Arsip, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 29 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir
ABSTRAK:
Bahwa arsip terjaga Daerah merupakan sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban serta sebagai memori yang memiliki arti penting dan strategis.
Dasar Hukum Perbub adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peratuan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Bupati Rokan Hiir Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 101 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 13 (tiga belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pengelolaan Arsip Terjaga; Jenis Arsip Terjaga; Teknik Pengelola Arsip Terjaga; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2023.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
