PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT - LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD 2013/11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan, telah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010, perubahan status Pusat Kesehatan Masyarakat dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, beban tugas dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menyelesaikan pembangunan sarana gedung Puskesmas Cibeber, Sukasari, Cugenang, Tanggeung, dan Puskesmas Takokak, yang berfungsi sebagai pelayanan obsentri neonatal emergensi dasar, oleh karena itu status Pusat Kesehatan Masyarakat perlu dilakukan perubahan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratirum Kesehatan Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Bupati Cianjur nomor 03 Tahun 2009; Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010; dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 14 Tahun 2010.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan ketentuan Pasal 2 angka 5, 7, 16, 21, dan 24 dan Penambahan 5 angka baru pada ketentuan Pasal 3, sesudah angka 8 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratirum Kesehatan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2013.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGGUNAAN PERDAPATAN JASA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERASAL DARI PENDAPATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara No. 9 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu dilakukan perubahan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004 ; UU No. 6 Tahun 2007 ; UU No. 36 Tahun 2009 ; UU No. 44 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Permenkes No. 131/MENKES/ PER/XII/2004; Persa Mendagri dan Menkes No. 34 Tahun 2005 dan No. 1138/ MENKES/PB/VIII/2005; Permenkes No. 631/MENKES/PER/III/2011; Permenkes No. 903/MENKES/PER/V/2011; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perbup Kayong Utara No. 2 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2009 diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2013.
8 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 9 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:
bahwa guna melindungi warga negara dari bahaya ancaman asap rokok dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Banjar, diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat,
dan lingkungan terhadap paparan asap rokok yang terbukti dapat membahayakan kesehatan, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Kawasan Tanpa Rokok.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999;Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Kawasan Tanpa Rokok;Hak dan Kewajiban;Pembinaan dan Pengawasan;Sanksi;Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2013.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2013
PERBUP Kab. Mempawah No. 37 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
ABSTRAK:
Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan RSUD dr.Rubini Mempawah, banyak keluhan dan keberatan dari masyarakat atas tingginya biaya tarif tersebut yang dirasa memberatkan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No.8 Tahun 1981, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, Kepres No.40 Tahun 2001, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.1 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2012;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; Struktur dan besarnya tarif retribusi; Pelayanan yang dikenakan tarif dan kelas perawatan; Pelayanan Farmasi; Wialayah Pungutan; Masa Retribusi Terutang; Pendaftaran dan Penetapan Retribusi; Pembayaran Retribusi; Sanksi Administrasi; Penge,mbalian Kelebihan Pembayaran; Kadaluwarsa Penagihan; Pemeriksaan Retribusi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
28 halaman dan 5 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2011; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004;
Peraturan ini mengatur ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Asas, Tujuan dan Prinsip Penyelenggaraan; Ruang lingkup Penyelenggaraan; Tata Cara Pengelolaan; Tim Koordinasi Program Jamkesda; Tim Pengelola Program Jamkesda; Sumber dan Lokasi Dana Jamkesda; Pelaksana Program Jamkesda; Pembiayaan; Besaran Tarif; Kepesertaan Jamkesda; Verifikasi Kepesertaan; Pelayanan Kesehatan; Pemantauan dan Evaluasi; Pembinaan dan Pengawasan; Pelaporan; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2013.
19 halaman Peraturan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
