Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya.
UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 31 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 61 Tahun 2010; Perpres 33 Tahun 2012; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 2 Tahun 2014; Permen Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2013; Pergub No. 24 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Maluku Barat Daya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2018
PERBUP Kab. Ogan Ilir No. 38 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kab OI Tahun 2018 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir
ABSTRAK:
Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mengacu ada Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah; dan meningkatkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kabupaten Ogan Ilir, hal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.37 Tahun 2003; UU No.14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.43 Tahun 2009; UU no.23 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.18 tahun 2016; Permendagri No.3 Tahun 2017; Peraturan komisi Informasi No.1 Tahun 2010; Perda No.12 Tahun 2016; Perbub No.79 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati itu diatur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Pelayanan Informasi Publik, Kelengkapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah, Tata Kerja Pelayanan Informasi Publik, Informasi Publik, Permohonan Informasi dan Dokumentasi, Tatacara Pelayanan Keberatan, Pembiayaan, dan Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
32halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 3 Tahun 2018
SOP PENYELENGGARAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMKAB LABUHANBATU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2018/ No. 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SOP Penyelenggaraan Informasi Publik di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu
ABSTRAK:
SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana atau oleh siapa harus dilakukan. Untuk meningkatkan pelayanan informasi publik maka perlu ditetapkan SOP penyelenggaraan informasi publik di lingkungan kabupaten Labuhanbatu, oleh karena itu dibentuklah peraturan ini.
UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 35 Tahun 2010; Permendagri No. 52 Tahun 2011; Permen PANRB No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 3 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010.
Perbup ini mengatur tentang penyelenggaraan informasi publik di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Mengatur tujuan dan ruang lingkup, persyaratan permohonan, prosesdur dan mekanisme, operasional pelayanan informasi publik, kompetisi pelaksana, jangka waktu, waktu pelayanan, sarana dan fasilitas, pengawasan internal, evaluasi kerja pelaksanaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018.
Peraturan ini terdiri atas 18 hlm, Lampiran : 4 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMKAB LABUHANBATU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/ No. 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemkab Labuhanbatu
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pedoman pengelolaan dokumentasi dan informasi. Oleh karena itu perlu ditetapkan mengenai pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemkab labuhanbatu.
UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; Permendagri No. 3 Tahun 2017.
Perbup ini mengatur tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemkab labuhanbatu dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur mengenai tujuan, prinsip pelayanan informasi publik, askses informasi publik, hak dan kewajiban pengelola, kelengkapan PLID, informasi, keberatan dan sengketa informasi serta pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2018.
Pada saat perbup ini berlaku maka Perbup No. 24 Taun 2014 Labuhanbatu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan ini terdiri atas 37 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 132 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Iklan LPPL Temanggung TV Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LPPL Temanggung TV serta tertib administrasi untuk iklan pada LPPL Temanggung TV maka perlu menetapkan tarif iklan niaga; bahwa berdasarkan Pasal 26 angka 2 Perda Kab temanggung No 12 Tahun 2017 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Televisi Temanggung TV untuk penyiaran iklan niaga dikenakan biaya siaran yang diatur lebih lanjut dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang tarif Layanan Iklan Lambaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 1999; UU No 40 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2002; UU no 23 Tahun 2014; PP No 52 Tahun 2000; PP No 11 Tahun 2005; PP no 12 Tahun 2005; Perda Kab Temanggung No 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, nama, subyek dan obyek, cara mengukur besarnya tarif, prinsip dan sasaran dalam penetapan dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, masa tarif dan saat tarif berutang, tata cara pemasangan iklan, tata cara pembayaran, sanksi administrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 104 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 104, BD.2017/No. 104 Seri E Nomor 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(2), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (2), Pasal 13 ayat (2),
Pasal 14 ayat (5), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (41,
Pasal 18, Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (4), Pasal 24
ayat (41, Pasal 26 ayat (4), dan Pasal 27 Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan
Peraturan Bupati . tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Reklame;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame
(Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2017 Nomor 3);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Bentuk reklame berdasarkan posisi terhadap jalan adalah:
a. membujur/ searah jalan;
b. sejajar jalan;
c, menyerong;
d. menjorok sampai batas badan jalan.
Panjang dan Lebar Bidang Reklame harus disesuaikan dengan
kondisi ruang dengan tetap mengutamakan estetika lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Purworejo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelayanan dan
Penertiban Izin Penyelenggaraan Reklame, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 97 Tahun 2017
Informasi, Pers, Pos, dan PeriklananStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Pemalang No. 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 90, BD Tahun 2017/No.90
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dengan perkembangan peraturan perundang-undangan guna sebagai pedoman atau acuan pengendalian penyelenggaraan reklame yang berlandaskan kemanfaatan, keselamatan, ketertiban umum, keamanan, keagamaan, kesopanan, kesehatan, kesusilaan, keindahan lingkungan, kepatuhan dan kepastian hukum serta menjada ruang Kabupaten Pemalang tetap berkualitas sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Pemalang, maka perlu penertiban penataan reklame di Kabupaten Pemalang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2013; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 56 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Jenis Perizinan
Bab IV Perencanaan Titik Reklame, Peletakan Titik Reklame, Penempatan Reklame dan Perubahan Materi Reklame
Bab VII Tata Cara Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Reklame
Bab VIII Sanksi Administrasi
Bab IX Ketentuan Peralihan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2016 dicabut.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 89 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD Tahun 2017/No.89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa untuk mensinerikan data desa dan data kawasan perdesaan yang merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pemalang diperlukan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Pemalang yang diatur dengan peraturan bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan "Sidekem" di Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Data Desa
Bab V Kedudukan, Fungsi dan Manfaat
Bab VI Perangkat Sidekem
Bab VII Muatan Sidekem
Bab VIII Pengembangan Sidekem
Bab IX Pengelolaan Sidekem
Bab X Forum Data Desa
Bab XI Tata Cara Penerapan Sidekem
Bab XII Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa
Bab XIII Tanggung Jawab Pemerintah Kecamatan
Bab XIV Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Bab XV Pembiayaan
Bab XVI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 88 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan pada Videotron Milik Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan penyampaian informasi pelayanan dan pembangunan serta infonnasi lainnya kepada masyarakat melalui media penayangan videotron milik Pemerintah Daerah. pemasangan dan penayangan videotron berguna untuk informasi kepada masyarakat tentang kegiatan pembangunan, promosi Daerah, informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan Pemerin tah Daerah dan pengembangan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan Pada Videotron Milik Pemerintah Daerah
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 ;
Peraturan Bupati Tentang Pemanfaatan Hak Tayang Informasi dan Layanan Iklan pada Videotron Milik Pemerintah Daerah, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Objek dan Subjek Penyelenggaraan Reklame Videotron; Persyaratan Tayang; Besaran Harga Sport Penayangan; Tim Videotron; Prosedur sewa Sport Videotron; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
6 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
