Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Mekanisme Pengembalian dan Penyaluran Dana Retribusi Pelayanan Kesehatan dari Kas Pemerintah Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Jaringannya
ABSTRAK:
Tujuan adanya Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah agar terselenggara pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas persatu, balai pengobatan Rumah Sakit Umum Daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya. Untuk menunjang tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya pengaturan Tata Cara, Mekanisme Pengembalian dan Penyaluran Dana ke Dinas Kesehatan dari Hasil Pungutan Retribusi Kesehatan yang sudah di setor ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu mengatur tata cara mekanisme pengembalian dan penyaluran dana retribusi pelayanan kesehatan dari kas pemerintah daerah pada pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya dalam pengaturan bupati.
Dasar Hukum: UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.40 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.21 Tahun 2011; Permendagri No.53 Tahun 2011; Perda No.5 Tahun 2011; Perda No.8 Tahun 2012.
Pelayanan Kesehatan Pasien umum di Puskesmas dan Jaringan meliputi: pelayanan rawat jalan; pelayanan gawat darurat; pelayanan rawat inap; pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi dan kb; pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut; pelayanan transfusi dan terapi oksigen; pelayanan jenazah; pelayanan konsultasi; pelayanan transportasi pasien dan ambulans. Jamkesmas meliputi jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya dan transportasi rujukan peserta jamkesmas dan biaya lain di puskesmas kesehatan. Sumber dana pelayanan kesehatan umum bersumber dari masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, dana tersebut disetorkan ke kas daerah melalui mekanisme retribusi. Besarnya tarif pelayanan kesehatan dasar peserta jamkesmas, jamkesda jamkesprov, umum berpedoman pada Perda No.8 Tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Dana yang diterima disetor ke kas daerah melalui mekanisme retribusi pelayanan kesehatan terhadap pelayanan yang sudah diberikan ke peserta pemegang kartu jasmkesmas, jamkesda, jamkesprov, askes dan penerima manfaat jampersal dan umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2013.
Peraturan yang Diubah: UU No.47 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004 ; Permendagri No.13 Tahun 2006.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Kab Bojonegoro Tahun 2013 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sumberrejo
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa hak atas kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia dan merupakan faktor penting dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia, serta menjadi modal sosial dalam mendukung kemajuan dan peningkatan kesejahteraan daerah, harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia melalui upaya peningkatan jaminan kesehatan warga masyarakat secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan dengan tetap melibatkan warga masyarakat secara luas, serta mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 18 Ayat (6), UU No.27 Tahun 2004, UU No.39 Tahun 1999, UU No.29 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.40 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.24 Tahun 2011, PP No.14 Tahun 1993, PP No.32 Tahun 1996, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perpres No.5 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur Tentang: Ketentuan Umum, Asas, Fungsi, Dan Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan , Kepesertaan, Manfaat Dan Jenis Pelayanan Kesehatan, Kelembagaan, Ppk, Sumber Pembiayaan , Hak Dan Kewajiban, Pengelolaan Keuangan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pengelolaan Informasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2013.
Peraturan ini memiliki 12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pada Undang-Undang Nomor Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), maka dalam rangka
pemenuhan hak atas jaminan kesehatan sebagai tanggung
jawab bersama Pemerintah Kabupaten Demak dan
masyarakat, guna meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat miskin diluar kuota Penerima Bantuan Iuran
(PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di
Kabupaten Demak perlu penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Daerah Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Demak tetang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Demak yang meliputi Tujuan Dan Sasaran, Prosedur Pelaksanaan Program Jamkesda, Pengorganisasian, dan Tata Laksana Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2013
PERBUP Kab. Purworejo No. 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo
Mengubah
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2013/No.26 Seri E Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa agar penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo dapat berdaya guna dan berhasil guna, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo; bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pwworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Mcnteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 13, perubahan Ketentuan Pasal 19,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2013.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 26 Tahun 2013
gerakan menata rumah lingkungan dan pemukiman sehat (gemerlap sehat).
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD.2013/NO.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Menata Rumah Lingkungan Dan Pemukiman Sehat (Gemerlap Sehat)
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Mewujudkan agar tetap Sehat dalam Lingkungan Pemukiman Sehat serta perlunya adanya Suatu Gerakan bersama dengan Menanamkan dan Mengembangkan Nilai-Nilai Kemandirian dan Kepedulian.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan No. 34 Tahun 2005.
Dalam peraturan ini diatur tentang Gerakan Menata Rumah Lingkungan dan Pemukiman Sehat (Gemerlap Sehat) termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, gerakan menata rumah lingkungan dan pemukiman sehat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 25 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kriteria Desa Dan Puskesmas Biasa, Desa Dan Puskesmas Terpencil, Desa Dan Puskesmas Sangat Terpencil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam meningkatkan pemerataan pelayanan
kesehatan perlu dilakukan peningkatan jangkauan dan
mutu pelayanan melalui peningkatan sarana, prasarana
dan adanya sumber daya manusia yang melaksanakah
pelayanan; , «
b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai
Negeri Sipil, Pemerintah Daerah memberikan tambahan
penghasilan secara obyektif berdasarkan tempat tugas,dan
kelangkaan profesi di bidang kesehatan;
c. bahwa dalam rangka pemberian tambahan penghasilan
kepada tenaga medis dan paramedis di bidang kesehatan,
dipandang perlu untuk menetapkan kriteria desa dan
puskesmas biasa, desa dan puskesmas terpencil, desa dan
puskesmas sangat terpencil, desa dan puskesmas sangat
terpencil dan tertinggal;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan segaimana dimaksud
huruf a, huruf b, huruf c, membentuk Peraturan Bupati
tentang criteria desa dan puskesmas biasa, desa dan
puskesmas terpencil dan desa dan puskesmas sangat
terpencil.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi,
dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali,
diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor -1-2?
Tahun 2008 Tentang Perubahan ke Dua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor
144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2009 ( Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 nomor 164);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan-
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik IndoneSi#
Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara'
Republik Indonesia Nomor 3637); ***
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
1996 nomor 49, tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil terluar;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 1996
Tentang Pedoman dan Tata Cara Penetapan Wilayah
Terpencil;
11. KeputusanMenteri Kesehatan Nomor
508/MENKES/SK/IV/2007 Tentang Penetapan Lama
Penugasan dan Besaran Ins e ntif bagi Tenaga Medis dan
Bidan Pegawai Tidak Tetap yang bertugas pada Sarana
Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
949/ MENKES/ SK/III /2006 Tentang Kriteria Sarana-
Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Sangat T e r p e r a ^
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengaSft
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
949/ MENKES / SK/ III /2006;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun
2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata K e i j a
Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 Tentang
Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 07 Tahun 2008.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
KRITERIA TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
BAB IV
DAERAH TERTINGGAL
BAB V
TATA CARA PENETAPAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN
TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
BAB VI
KETENTUAN LAIN
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2013.
11 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 25 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan berhak atas jaminan sosial yang rnemungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan taraf hidup menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera adil dan makmur. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, perlu dilakukan berbagai upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan, dan bermutu, yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk jaminan kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Cianjur.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur 10 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan Jaminan Keshatan Daerah Kabupaten Cianjur, dengan sistematika sebagai berikut: 1.. Ketentuan Umum 2. Kepesertaan 3. Pelayanan Kesehatan 4. Sumber Dana 5. Besar dan Alokasi Anggaran 6. Besaran Klaim 7. Mekanisme Pencairan 8. Ketentuan Peralihan 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2013.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo No. 25 Tahun 2013
petunjuk teknis pemanfaatan dana program jamkesmas dan jampersal di puskesmas dan jaringannya tahun 2013.
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2013/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas Dan Jampersal Di Puskesmas Dan Jaringannya Tahun 2013
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin serta untuk Memperjelas Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar pada Program Jamkesmas dan Jampersal.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan No. 903/Menkes/Per/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan No. 2562/Menkes/Per/XII/2011; Perda No. 1 Tahun 2012; Perbup No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Perbup No. 26 Tahun 2012; Telaahan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Gorontalo No. 800/Dikes/104/VIII/2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Program Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2013.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
