PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2013/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Pada RSUD Andi Djemma MAsamba Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Masyarakat {JAMKESMAS) pada RSUD Andi Djernma Masamba, terdapat Dana Pelayanan Kesehatan yang pemanfaatannya merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu Utara.
l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tah.un 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TE'NTA'NG PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RSUD ANDI DJEMMA MASAMBA KABUPATEN LUWU UTARA.
Pasal l
Penerimaan Dana atas klaim pelayanan kesehatan JAMKESMAS seluruhnya disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
Pasal 2
Seluruh penerimaan setelah disetor ke Kas Daerah dikembalikan kepada Rumah Sakit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan diperuntukkan sebagai berikut:
a. Jasa Sarana sebesar : 40 % (empat puluh perseratus)
b. Jasa medis/pelayanan sebesar : 60 % (enam puluh perseratus)
Pasal 3
Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar
40 % (empat puluh perseratus) dijadikan 100% (seratus perseratus)
diperuntukkan sebagai berikut:
a. 80°/o (delapan puluh perseratus} digunakan untuk alat, bahan
medis habis pakai, obat, penunjang (laboratorium dan radiology), dana operasional, pemeliharaan dan administrasi pendukung Iainnya.
b. 20% (dua puluh perseratus) untuk Kas Daerah.
Pasal 4
Jasa medis/pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar 60 % (enam puluh perseratus) pendistribusiannya diatur oleh Direktur Rumah Sa.kit dengan Surat Keputusan.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat
{JAMKESMAS} pada RSUD Andi Djemma Masamba Kabupaten Luwu
Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2013.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 31 Tahun 2013
Pemanfaatan Dana Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Jaringannya bagi Peserta Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Lebong Tahun 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab. Lebong Nomor31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Tarif Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar dan Pelayanan Persalinan di Puskesmas, Puskesmas Perawatan dan Jaringannya bagi Peserta Jamkesmas dan Jampersal di Kabupaten Lebong Tahun 2013
ABSTRAK:
Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam program Jamkesmas telah ditetapkan melalui Permenkes tentang petunjuk teknis pelayanan kesehatan dasar jaminan kesehatan masyarakat.
Untuk meningkatkan mutu dan menjamin kelancaran pelayanan kesehatan dasar dan persalinan bagi masyarakat yang tidak mampu dan tidak mempunyai jaminan kesehatan di Kab. Lebong perlu ditetapkan pemanfataan dana tarif jasa pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di puskesmas, puskesmas perwatan dan jaringannya di Kabupaten Lebong. Oelh karena itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 23 Tahun 1992, UU No. 39 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No, 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU nO. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permenkes No. 2581/MENKES/PER/XII/2011, Perda Lebong No. 6 Tahun 2011, SE No. 60 Tahun 2013.
Peraturan ini menggatur tentang pemanfaatan dana tarif jasa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan di puskesmas, puskesmas perawatan dan jaringannya bagi peserta jamkesmas dan jampersal di Kab. Lebong. Dimuat tentang ketentuan umum, ruang lingkup, pemanfaatan dana tarif jasa pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan persalinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2013.
Perbup ini mencabut Perbup Lebong No. 44 Tahun 2012.
Peraturan ini terdiri atas 5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD Tahun 2013 No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang
Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)
maka perlu diatur Peraturan Internal Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerimtah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemeriru:ah Nomor. 53 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun
2008; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
28 Tahun 2004; Permenpan/02/M.Pan /1/2007; Permen Keuangan No 109/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
102/M.Pan/l/Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tal1un 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
920/Menkes/Per/XTI/1986; Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor
159b/Menkes/SK/ Per/II/ 1988; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
228/Menkes/SK/ / III/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/11/2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
772/Menkes/SK/VI/2002; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
631/Menkes/SK/IV/2005; Peraturan Bupati. Temanggung Nomor 73 Tahun 2008.
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : mengatur Hubungan Pemerintah Daerah sebagai pemilik Rumah Umum dengari Rumah Sak.it Umum Daerah sebagai Satuan
Pcrangkat Daerah (SKPD). Mengaiur pengorganisasian, perencanaan, penganggaran,
pengelolaan keuangan, pelaporan dan sistem pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2013.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Ternanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nornor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
52 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 204 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 21 Tahun 2012; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandaran No. 2 Tahun 2013; Perbup No. 3 Tahun 2013.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan yang meliputi Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2013.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 204 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 40 Tahun 2010.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat Kabupaten Jembrana, maka dipandang perlu untuk
penambahan waktu pelayanan dan peningkatan status Puskesmas Pembantu
menjadi Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana;
b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, perlu dilakukan
perubahan kedua kalinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Jembrana;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 56 Tahun 2011; Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 41 Tahun 2012.
Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2014.
Peraturan Bupati Jembrana Nomor 75 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2012 (DIUBAH)
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang
Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit,
mengamanatkan bahwa pendapatan Rumah Sakit publik
yang dikelola Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya
secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit dan
tidak dapat dijadikan pendapatan Pemerintah Daerah;
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut huruf
a, dan guna tertib administrasi serta optimalisasi
pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah
Kabupaten Kudus, perlu menetapkan Perubahan Ketiga
atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2010 Nomor 32);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Men.Kes/Per/XII/86; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2010; Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan ketentuan Pasal 15 dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kudus diubah.
5 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 30 Tahun 2013
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2013.
Mengubah Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bombana No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jasa Pelayanan Dan Operasional Pada Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana
ABSTRAK:
a. bahwa pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang
berhubungan langsung dengan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat yang memerlukan dukungan dana yang memadai
sehingga perlu meningkatkan mutu pelayanan pada Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bombana ;
b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dimana semua
hasil pelayanan harus disetor ke kas daerah secara bruto;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati
Tentang Jasa Pelayanan baik jasa medik, jasa pelayanan tidak
langsung, maupun operasional Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bombana
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 470, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 Tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten
Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3439);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomcr 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Daerah Kab upaten Bombana Nomor 06 Tahun
2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Bombana ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 06 );
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang APBD
Kabupaten Bombana Tahun 2013;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Bombana;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN DAN PERSENTASE
PEMBAGIAN RETRIBUSI
BAB IV
SASARAN
BAB V
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2013.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Rumah Sakit BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung
ABSTRAK:
Sakit Umum Daerah menjadi rumah sakit maju dan unggul di kelasnya dan menjadi pilihan berobat bagi masyarakat Hulu Sungai Utara dan wilayah sekitarnya, serta dalam upaya pelaksanaan fungsinya secara professional, maka perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan yang memadai; bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, maka berkenaan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tarif Layanan Rumah Sakit BLUD Pada Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Dengan Sistematika; Ketentiuan Umum; Obyek, Subyek, Dan Prinsip Dalam Penetapan Tarif; Ruang Lingkup Tarif Pelayanan Kesehatan; Struktur Tarif Dan Besarnya Tarif; Ketentuan Tata Cara Pemungutan; Kerjasama Dengan Pihak Ketiga; Ketentuan Mengenai Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Penggunaan Sarana Dan Prasarana Pada Rumah Sakit; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2013.
35 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
