Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2023 No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Renumerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas kinerja untuk
pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan, loyalitas
dan integritas pegawai Rumah Sakit Umum Daerah yang
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, perlu
diberikan remunerasi. Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan
dan kinerja rumah sakit, perlu ditopang oleh Sistem
Remunerasi sebagai bentuk motivasi dan penghargaan
kepada pegawai. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu
pengaturan mengenai remunerasi dengan
mempertimbangkan prinsip proporsionalitas,
kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Remunerasi di RSUD yang menerapkan PPK BLUD dengan tujuan meningkatkan motivasi, kesejahteraan, dan kinerja karyawan, serta berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, dan kinerja operasional RSUD. Ruang lingkup remunerasi meliputi komponen gaji, tunjangan, insentif, jasa pelayanan, tambahan penghasilan, bonus prestasi, honorarium, pesangon, dan pensiun, yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan keputusan direktur RSUD. Pasal-pasalnya juga mengatur hak, kewajiban, serta tata cara penentuan dan pemberian remunerasi kepada karyawan RSUD berdasarkan status dan jabatan masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
16 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu
dan berkesinambungan, perlu adanya pola tata kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat; bahwa Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kelola
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah
dan Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, penetapan pola tata kelola unit pelaksana
teknis daerah yang menerapkan badan layanan umum daerah merupakan kewenangan bupati; bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagairhana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kudus Nomor 70 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kudus Nomor 55 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tata Kelola, Standar Pelayanan Minimal, Pola Pengelolaan Keuangan, Kerja Sama, Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Puskesmas, Pengelolaan Obat-Obatan dan Alat Kesehatan, Pelayanan Kesehatan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2015 dicabut.
33 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD Tahun 2023 No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah IR. Soekarno
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin keberlangsungan pelayanan di
Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dapat
berlangsung secara efektif dan efisien, dibutuhkan sumber
daya manusia yang profesional. Dalam rangka mendukung dan meningkatkan
pelayanan masyarakat, perlu didukung dengan ketersediaan
sumber daya manusia yang memadai;
c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah, pengadaan, persyaratan, pengangkatan,
penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban, dan
pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai yang berasal
dari tenaga professional lainya diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pengadaan, pengangkatan, pengelolaan, dan pemberhentian Pegawai Non ASN di BLUD-RSUD Ir. Soekarno, meliputi pegawai tetap, kontrak, dan magang. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan kewajiban, hak, penghargaan, serta formasi dan prosedur pengadaan pegawai non-ASN, yang diatur secara rinci sesuai dengan kebutuhan dan prosedur yang berlaku di lingkungan BLUD-RSUD Ir. Soekarno.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2023.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 58 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka
kesehatan merupakan salah satu bidang pemerintahan
yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten
sehingga Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di
wilayahnya; bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan
yang memberikan pelayanan kepada masyarakat
memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan oleh karena itu Puskesmas dituntut untuk dapat
memberikan pelayanan bermutu sesuai dengan yang
ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan
masyarakat; bahwa Pemerintah Daerah belum memiliki dasar hukum
dalam pengaturan Standar Layanan Minimal Badan
Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar
Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Pemalang.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 33 Tahun 2023; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 46 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar, Batas Waktu Pencapaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
40 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 57 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
3. Sumber Dana dan Fleksibilitas;
4. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pengawasan dan Pembinaan;
6. Ketentuan Peralihan; dan
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 56 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Kerja Sama dengan Pihak Lain pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan hak setiap masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan dan meningkatkan kehidupan yang baik, sehat serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip Kerja Sama;
3. Bentuk Kerja Sama;
4. Subjek dan Objek Kerja Sama;
5. Pelimpahan Wewenang
6. Tata Cara Kerjasama
7. Pelaksanaan Kerja Sama;
8. Hasil Kerja Sama;
9. Ketentuan Lain-Lain; dan
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 55 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan keberlangsungan pelayanan di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun maka diperlukansupaya pengelolaan manajemen pegawai yang diselenggarakan secara efektif dan efisien dan berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Kementerian Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 99 Tahun 2022 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Sumber Daya Manusia;
4. Klasifikasi, Jenis dan Tugas Pegawai Blud
5. Hak, Kewajiban Serta Larangan;
6. Pengadaan Pegawai Blud;
7. Penilaian Kinerja dan Disiplin Pegawai Blud
8. Kode Etik Pegawai;
9. Pembinaan dan Pengembangan;
10. Penghargaan dan Sanksi;
11. Sistem Penggajian;
12. Masa Kerja dan Pemberhentian;
13. Pelaporan; dan
14. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 54 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang
ABSTRAK:
a. bahwa angkutan umum dan angkutan pengumpan diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;
b. bahwa dengan perkembangan pusat-pusat kegiatan baru yang menyebabkan berkembangnya pola perjalanan masyarakat, maka perlu diselenggarakannya trayek angkutan umum dan angkutan pengumpan untuk perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Banjar;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dalam wilayah Kabupaten, sehingga perlu diatur mengenai penyelengaaraan angkutan umum untuk jasa angkutan orang di Kabupaten Banjar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelengaaraan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang.
Dasar Hukum:
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2011; Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP; JENIS PELAYANAN ANGKUTAN; ANGKUTAN MASSAL; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 54 Tahun 2023
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 45 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanaan yang bermutu,
rumah sakit harus menyelenggarakan suatu tata kelola
rumah sakit dan tata kelola klinis yang transparan dan
akuntabel;
bahwa penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang
baik, dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan
derajat kesehatan masyarakat;
bahwa Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis Tata Kelola Rumah Sakit Umum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis Tata Kelola Rumah Sakit Umum
Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Ir. Soekarno
yang meliputi
Tata Kelola Organisasi, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Staf Medis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2023.
Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo dicabut.
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penagihan dan Penghapusan Piutang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan piutang pada Badan Layanan Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah merupakan upaya
Daerah guna meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan;
bahwa dengan meningkatkan fasilitas pelayanan
kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah maka masyarakat dapat
memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat ( 1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum
Daerah mengelola piutang sehubungan dengan
penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung atau tidak langsung dengan
kegiatan Badan Layanan Umum Daerah; bahwa untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan
[ SALINAN ]
piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Penagihan dan Penghapusan
Piutang Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penagihan Piutang, Penghapusan Piutang, Piutang yang Tidak Dapat Diserahkan ke PUPN dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
