Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 3 Tahun 2013
DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2013/No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DISIPLIN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENACEH TAMIANG
ABSTRAK:
Bahwa guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas, penegakan disiplin perlu diterapkan untuk mendorong produktivitas Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 53 Tahun 2010.
Dalam Perbup Daerah ini diatur tentang ketentuan Umum, Kewajiban dan Larangan, Hukuman Disiplin, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 40 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2013.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 40 Tahun 2012 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013
STANDAR BIAYA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR-KEPULAUAN YAPEN-2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2013/NO.2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang proses belajar mengajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas belajar diluar Kabupaten Kepulauan Yapen maka dipandang perlu diberikan biaya pendidikan tugas belajar sesuai komponen biaya yang ditetapkan; bahwa untuk memberikan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar biaya pendidikan yang layak dan relevan dengan kondisi ekonomi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nmor 40 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Yapen Waropen menjadi Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Bupati Kepulauan Yapen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen
Pada pokoknya ketentuan ini mengatur tentang Standar Biaya Pendidikan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen yang terdiri dari beberapa komponen seperti Biaya SPP, Biaya Hidup Perbulan, Biaya Buku persemester, hingga Bantuan Biaya Lainnya yang disesuaikan dengan biaya yang ditetapkan oleh Lembaga Pendidikan. Proses pendistribusian komponen-komponen biaya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2013.
Keputusan Bupati Nomor SK.890-241 tentang Standar dan Rincian Biaya bagi Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar
-
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang No. 2 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013, maka dipandang perlu menyusun Standar biaya Umum Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang; Undang-Undang Nomor 28 lahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 lahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 lahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 / PMK.02 / 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011; Peraturan Daerah Nomor 10 lahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang; Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuhah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012;
Ketentuan Umum, Standar Biaya Umum Belanja Pegawai, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
5 halaman peraturan, 2 halaman penjelasan dan 9 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diberlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara
No 9 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum rujukan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Mekamisme Tata
Cara Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar ;
1. Undang-undang nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bombana,Kabupaten wakatobi, dan Kabupaten Kolaka
Utara di Provinsi sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik
indonesia tahun 2003 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 4339);
2. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor
5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );
7. Undang-Uandang Nomor 12 T ahun 2011 T entang Pembetukan
Peraturan Perundang-Undangan ( Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
9. Peraturan Pemerintah Republik indonesia nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah
Pf6vinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran ~~egara
Repoblik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tarnbah Lembaran
Republik indonesia nomor 4737 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tata cara Pemberian
insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 No 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5161 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 57 tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Utara nomor 20 Tahun 2008
Tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten kolaka Utara.
13. Peraturan Daerah Kabupaten kolaka Utara nomor 22 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah
Oaerah Kabupaten Kolaka Utara.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Retribusi pelayanan jasa
usaha/Retribusi pelayanan jasa umum nomor 89 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II TATA CARA PELAYANAN PASAR,
BAB III PRINSIP PENETAPAN STUKTUR DAN BESARNYA TARIF,
BAB IV STUKTUR DAN BESARNYAA TARIF,
BAB V HAK DAN KEWAJIBAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2013.
11 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
