Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:
Menimbang :
a. bahwa ketentuan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud dilakukan dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap keamanannya sehingga penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak dapat dicegah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Repulik Indonesia (ANRI) Nomor 17 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2018.
Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Alcses Arsip Dinamis meliputi:
a. asas dan pengorganisasian;
b. pengamanan Arsip Dinamis; dan
c. pengaturan Alcses Arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
102 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyediaan
Angkutan Umum untuk jasa angkutan orang dan/atau
barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten dan
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan
Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58
Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian
Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut,
maka perlu menyelenggarakan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 58 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan Layanan Angkutan
Tanah Laut (LAKATAN) di Lingkungan Dinas
Perhubungan Kabupaten Tanah Laut dengan sistematika: Ketentuan Umum; Waktu Operasional; Trayek; Pemberhentian Bus; Tarif Dan Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2023.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Alih Media Arsip Statis Dengan Metode Konversi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka preservasi arsip statis guna memudahkan akses serta menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis, perlu dilakukan alih media arsip statis dengan metode konversi dari bentuk asli ke bentuk digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2 0 1 8; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5; ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Siak Nomor 133 Tahun 2020;
Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 17 (tujuhbelas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Tata Cara Pengalihan; Pelaksanaan Konversi Arsip Statis Ke Dalam Format Digital; Pascakonversi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2023.
Lampiran: 10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 50 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2023 No.50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Arsip Statis
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelolaan Arsip Statis.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2022
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :Pengelolaan arsip statis yang mencakup akuisisi, pengolahan, preservasi, serta akses dan layanan arsip. Dokumen tersebut menetapkan prinsip-prinsip pengelolaan arsip, prosedur akuisisi, pengolahan, dan preservasi arsip statis, serta mekanisme layanan dan akses publik terhadap arsip. Sarana, prasarana, dan fasilitas layanan publik juga diatur untuk memastikan keamanan dan ketersediaan arsip bagi pengguna.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2023.
60 hlm. beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 47 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Barang Milik
Daerah untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Barang Milik
Daerah untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penggunaan Barang Miliki Daerah Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain dengan sistematika: Ketentuan Umum; Penggunaan Barang Miliki Daerah Untuk Dioperasikan Oleh PIhak Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2023.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Maros Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, SERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN AKUISISI ARSIP STATIS
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pengelolaan arsip Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang merupakan pencipta arsip:
b. bahwa untuk pelaksanaan penambahan khazanah arsip
statis di Lembaga Kearsipan Daerah perlu dilakukan Akuisisi
Arsip Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Akuisisi Arsip Statis;
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5071);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011
tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
BAB I : KETENTUAN UMUM
PASAL 1 : Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
PASAL 2 : Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam
rangka akuisisi arsip statis di Lembaga Kearsipan Daerah
PASAL 3 : Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk melestarikan
arsip yang memiliki nilai guna sekunder dan menyelamatkan
arsip statis yang mempunyai nilai kesejarahan sehingga dapat
memberikan informasi yang luas kepada generasi yang akan
datang.
PASAL 4 : Akuisisi Arsip statis meliputi:
a. prinsip dan strategi akuisisi arsip statis;
b. penilaian arsip statis dan teknis pelaksanaan akuisisi arsip
statis; dan
c. serah terima arsip statis.
PASAL 5 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 45 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kearsipan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kearsipan Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sistem Kearsipan Daerah, Sistem Informasi Kearsipan Daerah, Jaringan Informasi Kearsipan Daerah, Pembinaan dan Pengendalian, Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 43 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelengaraan kearsipan
yang baik dalam menjamin ketersediaan arsip yang autentik,
utuh, dan terpercaya serta mampu mengidentifikasikan
keberadaan arsip yang memiliki keterkaitan informasi
sebagai satu keutuhan informasi;
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten
Sragen perlu ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
Yang meliputi
Ketentuan Umum,
Kode Klasifikasi Arsip,
Pembiayaan, dan
Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2023.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Arsip Kabupaten Sragen dicabut.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang
Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun
2022.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 42 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
kearsipan sebagai suatu sistem yang terpadu dalam
implementasi sistem Pemerintahan yang Berbasis
Elektronik dan untuk mensinkronisasikan informasi
kearsipan antara Kementerian dengan Pemerintah
Daerah, perlu menyeragamkan penggunaan kode
klasifikasi Arsip oleh pencipta arsip dengan
menetapkan Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun
2021 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai
dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu untuk
ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Klasifikasi
Arsip;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Klasifikasi Arsip, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2021 dicabut.
101 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
